Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh mendorong adanya transparansi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hal itu menyusul rencana Pemprov DKI untuk menaikkan anggaran TGUPP tahun depan dari semula Rp18,99 miliar menjadi Rp21 miliar. Nova menyebut harus ada parameter penilaian yang jelas jika gubernur ingin keningkatkan anggaran TGUPP.
"Sekarang parameternya apa untuk bisa dikatakan TGUPP itu layak mendapat kenaikan anggaran? Apalagi soal kinerja mereka kan nggak tahu apa saja yang dihasilkan selama ini. Boleh dibilang tidak ada transparansi apa saja yang sudah mereka hasilkan selama ini," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/9).
Nova lebih lanjut menegaskan gubernur maupun TGUPP harus bersikap transparan terkait capaian kinerjanya. Sebagai tim yang memberikan rekomendasi kepada gubernur sebelum memutuskan kebijakan, Nova mendorong agar TGUPP membuka apa saja kontribusi yang sudah diberikan.
Baca juga : DPRD DKI Kecam Kenaikan Anggaran TGUPP
"Jadi buka saja kepada media apa saja yang selama ini dihasilkan. Saya mau tahu apa kebijakan gubernur selama ini ada dari tangan mereka atau ternyata inisiatif SKPD. Contoh Kartu Lansia Jakarta itu ide siapa, lalu penataan PKL di trotoar nanti ide siapa," ungkapnya.
Nova pun berpendapat saat ini melihat kondisi kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI belum berjalan baik sehingga kenaikan anggaran TGUPP belum diperlukan.
Oleh sebab itu, ia berharap rencana kenaikan anggaran TGUPP tersebut bisa ditinjau ulang.
"Saya melihat selama ini kontribusinya TGUPP belum berjalan baik," ujarnya.(OL-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved