Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WACANA pengusulan agar DKI Jakarta memiliki lebih dari satu wakil gubernur bergulir di antara anggota DPRD DKI periode 2019-2024 yang baru dilantik pada 26 Agustus lalu.
Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut wacana itu bergulir beberapa hari lalu. Politikus PDIP itu enggan menyebut anggota yang pertama kali mencetuskan ide itu.
Baca juga: Hari ke-4 Pembahasan Tatib, DPRD DKI Selesaikan 119 Pasal
Namun, menurutnya wacana itu masih masuk akal sebab dahulu di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso ada empat orang wagub yang mendampingi mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
"Bisa saja karena sejarahnya dulu juga kita punya empat wagub karena kita daerah otonomis khusus. Kita punya kekhususan," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/9)
Ia mengungkapkan, saat memiliki empat wagub kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai akan lebih baik. Sebab, setiap wagub akan memiliki fokusnya masing-masing.
"Jadi ada wagub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, tata ruang dan sebagainya. Jadi lebih fokus. Kalau sekarang satu wagub tapi dibantu empat deputi gubernur," tegasnya.
Menurutnya wacana itu juga bergulir karena adanya keluhan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena beban kerja yang cukup berat dan besar.
"Ya ada keluhan dari gubernur," imbuhnya.
Wacana itu menurutnya bisa disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika turut menyepakati hal itu, Kemendagri bisa mengusulkan revisi Undang-undang No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Ya bisa saja nanti Kemendagri mengusulkan ke DPR RI. Kemendagri kan di atas DPRD dan Pemprov DKI jadi mereka yang berwenang," tegasnya.
Sementara itu, terkait imbas dari pemindahan ibu kota yang sedang direncanakan pemerintah pusat, mantan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menambahkan Jakarta bisa saja tetap memiliki kekhususan yang lain. "Ya bisa saja nanti kita punya kekhususan yang lain dan saya kira pemerintah akan menyesuaikan," pungkasnya.
Baca juga: Mobil Listrik Kebal Ganjil Genap
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Syarif secara pribadi setuju dengan adanya penambahan jumlah wakil gubernur untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di DKI.
"Ya kalau dari saya pribadi usul boleh saja. Kan DKI ini besar, anggarannya besar, penduduknya padat. Memang butuh," tegasnya.(OL-6)
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved