Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYEBAB lambatnya pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta kian terkuak. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly Muhammad menyatakan keterlambatan pelaksanaan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) berasal dari ketua dan sebagian oknum dewan.
Ramly belum bersedia menyebutkan nama-nama dewan yang berkepentingan mengulur-ulur pemilihan. “Pansus yang bertugas mengurus administrasi pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah rampung. Jangan disalahkan dan pukul rata semua dewan. Ada dewan yang bagus kok, ingin menyelesaikan. Namun, kalau tidak ditandatangani pimpinan, kapan bisa jalan,” tandas Ramly di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8).
Anggota Fraksi Golkar itu juga menuding keterlambatan disebabkan ketidakseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menilai Anies justru lebih senang memimpin sendiri.
“Kita punya gubernur senang sendiri. Dia juga mendukung supaya enggak ada lagi calon. Supaya sendiri. Namun, sewaktu-waktu dia ngomong lagi butuh calon, pura-pura setelah waktu sempit,” sebutnya.
Kondisi sarat kepentingan pada tingkat elite itu kemudian dimanfaatkan beberapa oknum dewan untuk mengulur waktu pemilihan Wagub DKI. “Kita tidak menutup mata, teman-teman dewan ada gerbong-gerbong. Namun, itu merusak nama dewan. Rakyat melihat kita, pilih wakil gubernur saja enggak mampu. Kita kerja sampai siang-malam, tetapi masyarakat melihat kita sama semua. Padahal, ada dewan yang punya niat tidak bagus dan mengatur biar kuorum atau tidak,” terangnya.
Masa kerja anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 berakhir 25 Agustus dan keesokan harinya pelantikan periode 2019-2024. Mengingat waktu tinggal 10 hari lagi, Ramly menyarankan dipilih oleh periode 2019-2024 saja karena pelaksanaan rapimgab tidak akan berjalan optimal.
Ramly khawatir dengan stigma masyarakat atas kinerja dewan secara keseluruhan tidak mampu merampungkan pemilihan wagub. Padahal, bola api ada di tangan pimpinan.
Sudah selesai
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI merampungkan tugas memilih Wagub DKI sebelum masa jabatan berakhir 25 Agustus. “Saya berharap (pemilihan wagub) selesai sebelum keanggotaan baru, tapi wewenang tetap di DPRD,” ujar Anies, Selasa (13/8).
Anies mengaku kerepotan sendirian menjalankan pemerintahan setahun lebih setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk maju sebagai cawapres.
Mendagri Tjahjo Kumolo juga berharap pemilihan Wagub DKI diselesaikan di sisa masa jabatan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Gayung pun bersambut. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyanggupi Wagub DKI sudah terpilih sebelum pergantian dewan lama ke yang baru.
Namun, Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Ongen Sangaji menepis kemungkinan Wagub DKI sudah terpilih sebelum masa bakti DPRD DKI 2014-2019 berakhir pada 25 Agustus 2019.
Ongen menegaskan tugas Pansus Pemilihan Wagub DKI sudah selesai jauh hari dengan tersusunnya draf tata tertib pemilihan. Namun, Rapimgab gagal mengeksekusi. Menurutnya, saat ini tidak lagi memungkinkan untuk memilih Wagub DKI karena konsentrasi dewan fokus ke pembahasan APBD-P.
“Kalau pembahasan APDP-P tidak selesai pada masa legislatif lama (2014-2019), akan berdampak pada pelayanan masyarakat tahun 2020,” tandasnya. (J-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
Pada tahun 2022 dan 2023, Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi terinovatif dalam ajang nasional Innovative Government Award yang diselenggarakan Kemendagri.
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.
Anies secara khusus menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved