Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya tidak melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Suhaimi menyebut ingin agar dua kadernya yang dicalonkan menjadi wagub DKI yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto terpilih dengan proses yang semestinya sehingga sah di mata hukum.
"Kita berharap ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," ujarnya, Senin (15/7).
Suhaimi justru menyebut dugaan itu tidak relevan. Suhaimi sendirin terlibat langsung dalam proses pemilihan wagub karena turut serta duduk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub.
Baca juga : Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
"Agak lucu gitu maksudnya yang mengisukan itu karena terlalu jauh. Tatib (Tata tertib) saja belum. Panitia pemilihan juga belum dibentuk kemudian sudah paripurna. Kalau besok dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti, itu masih agak inilah. Lah ini tatib saja belum," tukasnya.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
"yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ungkapnya.
Sebelumnya, PSI mengatakan memiliki info bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI. Para anggota DPRD DKI disebut diberi sejumlah uang agar mau hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub.
Hal itu diduga agar rapat paripurna dapat kuorum dan salah satu cawagub bisa langsung terpilih.(OL-7)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved