Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya tidak melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Partai Solidaritas Indonesia.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Suhaimi menyebut ingin agar dua kadernya yang dicalonkan menjadi wagub DKI yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto terpilih dengan proses yang semestinya sehingga sah di mata hukum.
"Kita berharap ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," ujarnya, Senin (15/7).
Suhaimi justru menyebut dugaan itu tidak relevan. Suhaimi sendirin terlibat langsung dalam proses pemilihan wagub karena turut serta duduk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub.
Baca juga : Gerindra Tantang PSI Soal Politik Uang Pemilihan Wagub DKI
"Agak lucu gitu maksudnya yang mengisukan itu karena terlalu jauh. Tatib (Tata tertib) saja belum. Panitia pemilihan juga belum dibentuk kemudian sudah paripurna. Kalau besok dua hari lagi paripurna kemudian diisukan itu dan mendapatkan bukti, itu masih agak inilah. Lah ini tatib saja belum," tukasnya.
Tuduhan PSI tersebut justru menurutnya bisa mencemarkan anggota DPRD jika tidak terdapat bukti yang valid.
"yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ungkapnya.
Sebelumnya, PSI mengatakan memiliki info bahwa ada politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI. Para anggota DPRD DKI disebut diberi sejumlah uang agar mau hadir dalam rapat paripurna pemilihan wagub.
Hal itu diduga agar rapat paripurna dapat kuorum dan salah satu cawagub bisa langsung terpilih.(OL-7)
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved