Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai NasDem Bestari Barus optimistis usul pengajuan hak interpelasi bisa terwujud. Sebab, persyaratan untuk mengajukan hak interpelasi yakni mendapat dukungan sekurang-kurangnya dari 15 anggota dewan yang berasal minimal dari dua fraksi di DPRD DKI Jakarta.
"Saat ini masih digulirkan usulnya. Kalau sudah cukup kita ajukan. Pasti bisa. Karena hanya membutuhkan 15 anggota dari minimal 2 fraksi," kata Bestari saat dihubungi, Selasa (18/6).
Bestari sudah berkomunikasi dengan beberapa anggota dewan terkait pengusulan interpelasi. Meskipun tiap fraksi memiliki sikap masing-masing, ia meyakini sikap anggota bisa berbeda dengan fraksi.
"Ya tergantung nanti anggotanya, bukan fraksinya. Mereka bisa saja bersikap berbeda karena haknya mereka kan. Tapi yang jelas saya yakin yang mendukung interpelasi akan lebih banyak," ujarnya.
Baca juga: Fraksi NasDem Tegaskan Penerbitan IMB Harus Berpayung Perda
Sebelumnya, Bestari ingin mengusulkan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hak interpelasi diusulkan agar bisa meminta penjelasan kepada gubernur terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas pulau hasil reklamasi.
Hal yang dipermasalahkan ialah IMB terbit tanpa adanya peraturan daerah tentang zonasi pulau serta tata ruang kawasan. Terlebih lagi, Anies sebelumnya telah sepakat menghentikan reklamasi.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
ASN yang ketahuan tidak menghadiri upacara tahunan tersebut tanpa keterangan atau bolos akan dikenakan sanksi berupa teguran.
Pemprov DKI akan menyiapkan 75 bus yang akan disebar di 12 titik keberangkatan
Perayaan HUT RI ke-74 di Pantai Maju menunjukkan keberpihakan Anies kepada investasi.
Usaha kuliner di Pulau Maju tidak memiliki izin sehingga akan segera ditertibkan
Satpol PP tak bisa langsung menindak kegiatan yang berjalan di Pulau Maju tanpa adanya rekomendasi dan arah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved