Anies: Usaha Kuliner Pulau Maju Ilegal

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan usaha kuliner di Pulau Maju bersifat ilegal. Hal itu ia dapatkan dari konfirmasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan izin usaha di pulau tersebut.

Dirinya pun meminta agar jajarannya menertibkan usaha di pulau hasil reklamasi itu.

"Menurut mereka itu tidak ada izin, harusnya sudah ditertibkan," kata Anies usai pimpin apel pembukaan Operasi Lintas Jaya 2019, Senin (11/2).

Pulau Maju atau yang dulu disebut Pulau D merupakan pulau hasil reklamasi yang selesai bersama Pulau C atau Pulau Kita dan Pulau G atau Pulau Bersama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel ketiga pulau itu pada Juni 2018 silam dari berbagai pembangunan serta aktivitas lainnya karena belum ada aturan peruntukkan tata ruang yang mengatur wilayah pulau-pulau hasil reklamasi. Segel juga dimaksudkan agar pengembang tidak membangun properti serta memperjualbelikannya ke masyarakat.

Baca juga: Jika Sudah Berizin, Restoran di Pulau Maju Harus Bayar Pajak

Pengelolaan sarana dan prasarana umum di pulau tersebut seperti trotoar dan saluran air serta listrik diserahkan Pemprov DKI kepada BUMD PT Jakarta Propertindo.

Namun demikian, bulan lalu berdiri usaha kuliner yang ramai didatangi warga pada malam hari.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaifullah mengungkapkan dirinya belum mengetahui pasti perihal usaha kuliner tersebut. Baru pulang dari ibadah umrah, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menegaskan akan mengecek aktivitas di Pulau Maju usai menyelesaikan pekerjaan yang ia tinggalkan selama umrah.

"Saya baru pulang. Nanti saya periksa. Sementara saya mau lihat kantor dulu," ungkapnya.(OL-5)