Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMBANTAH informasi hoaks belakangan ini yang berseliweran di media sosial dan mainstream terkait saling klaim kemenangan suara Pemilihan Umum Legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Daerah Pemilihan VII Jawa Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Purwakarta, dan Karawang, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman, menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengikuti mekanisme yang ada.
Menurut dia, PDIP akan tetap menunggu penghitungan suara dan penetapan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat.
Dikatakan Soleman bahwa PDIP yakin dan optimistis akan mendapatkan kemenangan di Dapil VII Jabar, khususnya di Kabupaten Bekasi.
Hanya saja, pihaknya sangat menyayangkan terkait informasi bohong yang sengaja disebarluaskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengenai perolehan suara, bahkan ada yang mengklaim sudah menang dengan perolehan suara sekian banyak.
"Hal ini sangat kami sayangkan, KPU saja masih terus bekerja meng-input data," kata Soleman di Bekasi, Selasa (30/4).
Baca juga: Tiga Kuliner Langka Jakarta dan Bogor, Santap sebelum Punah!
Sementara untuk PDIP, kata Soleman, fakta di lapangan mendapatkan bahwa kenaikan suara PDIP pada Pileg 2019 signifikan berdasarkan data suara C1 yang sudah di input.
"Kami memliki data C1 lengkap seluruh TPS Bekasi sebanyak 7.951 TPS," ujar Soleman.
Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap menunggu hasil dan keputusan KPUD Jabar sebagai institusi resmi yang berhak mengeluarkan dan menyampaikan perolehan suara yang nanti akan disampaikan pada waktunya. (RO/OL-9)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved