Israel Perluas Genosida ke Libanon Selatan, Spanyol Desak Eropa Jatuhkan Sanksi

MENTERI Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, pada Senin (20/4) mengkritik keras kebijakan militer Israel yang dinilainya menerapkan pola serupa di Libanon selatan seperti yang terjadi di Gaza.

Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak dapat mempertahankan hubungan normal dengan Uni Eropa di tengah dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung. Dalam wawancara dengan penyiar publik RTVE, Albares menyebut kondisi di Libanon mencerminkan pola yang mengkhawatirkan.

Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai upaya pencegahan kehidupan normal bagi warga Libanon, penghancuran infrastruktur sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah untuk pemindahan paksa penduduk sehingga mereka tidak dapat kembali, serta serangan oleh kedua belah pihak terhadap pasukan PBB di Libanon.

Baca juga : Israel Menggila, Libanon Minta Vatikan Bertindak

Menurut Albares, rangkaian tindakan tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk menguasai sebagian wilayah negara berdaulat. "Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan bagi keamanan Israel sendiri," ujarnya dilansir Anadolu, Senin (20/4).

Ia juga memperingatkan bahwa Israel sedang membawa Timur Tengah menuju perang abadi. Spanyol kembali mendorong Uni Eropa untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel, termasuk kemungkinan menangguhkan Perjanjian Asosiasi. Albares menyatakan akan memperjuangkan langkah tersebut dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa.

"Israel harus memahami bahwa mereka tidak dapat memiliki hubungan normal ketika hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan," tegasnya.

Baca juga : Ini Bukti Israel Gandrungi Ingkar Janji

Terkait ketegangan di kawasan Teluk, Albares menegaskan bahwa Spanyol tidak akan terlibat dalam operasi militer di Selat Hormuz, meskipun situasi di wilayah tersebut masih belum stabil.

"Kami tidak akan mengambil bagian dalam operasi militer apa pun di selat tersebut," katanya, seraya menekankan bahwa Madrid lebih mengutamakan pendekatan diplomatik.

Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan rencana bersama Prancis untuk memimpin misi multinasional yang bersifat damai dan defensif guna melindungi jalur pelayaran tersebut.

Albares menegaskan bahwa Selat Hormuz harus kembali menjadi jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka. Ia juga menyarankan agar mekanisme pengawasan di masa depan dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, ia memperingatkan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta mendesak Teheran untuk berpartisipasi dalam perundingan damai di Pakistan guna mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan. (Fer/P-3)