Operasi Militer AS di Selat Hormuz: Strategi Blokade Total dan Tantangan Ranjau Iran

Thalatie K Yani
14/4/2026 10:39
Operasi Militer AS di Selat Hormuz: Strategi Blokade Total dan Tantangan Ranjau Iran
Presiden Trump memerintahkan Angkatan Laut AS melakukan blokade total di Selat Hormuz untuk melumpuhkan ekonomi Iran. (US Navy)

ENAM minggu pasca pecahnya konflik dengan Iran, Presiden Donald Trump memberikan instruksi paling berisiko bagi Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy), memblokade seluruh pelabuhan Iran dan membersihkan Selat Hormuz dari ranjau laut. Langkah ini menandai pergeseran besar peta peperangan yang sebelumnya didominasi oleh serangan udara menuju konfrontasi maritim yang intens.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi perintah blokade ini berlaku mulai Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat. Tidak hanya di dalam Teluk Persia, Trump memperluas cakupan misi hingga ke perairan internasional.

"Saya telah menginstruksikan Angkatan Laut kita untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar tol kepada Iran. Tidak ada satu pun pihak yang membayar tol ilegal yang akan mendapatkan izin melintas di laut lepas," tegas Trump merujuk pada kebijakan Teheran yang memungut biaya keamanan terhadap kapal-kapal yang melintas.

Misi Ganda: Blokade dan Perburuan Ranjau

Strategi utama Washington adalah menerapkan tekanan maksimal dengan memutus arus kas Iran dari perdagangan energi. Namun, misi ini tidak mudah. Selat Hormuz merupakan jalur krusial yang dilewati seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Sebelum perang, sekitar 130 kapal melintas di sini setiap harinya.

Selain blokade, US Navy mengemban tugas berat melakukan minesweeping (penyapuan ranjau). Dua kapal perusak (destroyer) berpeluru kendali, USS Michael Murphy dan USS Frank E. Peterson, dilaporkan telah memasuki selat untuk memulai observasi medan.

Risiko Tinggi di "Chokehold" Dunia

Analis militer sekaligus mantan Kapten US Navy, Carl Schuster, menyebutkan menutup akses pelabuhan Iran secara prosedural sangat sulit meski AS memiliki keunggulan maritim. Iran memiliki berbagai instrumen untuk melawan, mulai dari kapal cepat rudal, drone permukaan, hingga ranjau laut canggih yang sulit dideteksi.

"Jika Iran menganggap ini sebagai pelanggaran kedaulatan, kemungkinan konflik militer lokal akan meningkat drastis," ujar Yu Jihoon, peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses.

Untuk mengamankan blokade ini, pensiunan Laksamana James Stavridis memperkirakan Pentagon membutuhkan setidaknya dua gugus tempur kapal induk dan belasan kapal permukaan untuk berpatroli di luar teluk, serta bantuan dari sekutu regional seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Menerapkan 'Prize Law'

Jennifer Parker, pakar dari Lowy Institute, menilai AS kemungkinan besar akan menggunakan instrumen hukum internasional yang disebut Prize Law. Di bawah hukum ini, pihak yang berperang dapat menyita kapal dagang musuh atau kapal netral yang membawa barang selundupan (kontraband) di luar perairan netral.

Strategi ini dianggap lebih efektif dibandingkan blokade tradisional karena memungkinkan AS melakukan gangguan selektif terhadap rute pelayaran Iran guna menciptakan daya tawar ekonomi tanpa harus menutup total jalur logistik internasional.

Teknologi Melawan Ranjau

Tantangan terbesar di bawah permukaan air adalah ranjau laut Iran yang bervariasi, mulai dari ranjau kontak hingga ranjau akustik dan tekanan yang sangat sensitif. Mengingat AS baru saja mempensiunkan empat kapal penyapu ranjau spesialisnya tahun lalu, operasi ini akan sangat bergantung pada drone bawah air, helikopter, dan kapal tempur litoral (Littoral Combat Ships).

Kini, dunia menunggu apakah strategi "cekikan" maritim ini akan berhasil meredam kekuatan Teheran atau justru memicu eskalasi perang yang lebih luas di jalur energi paling vital di bumi. (CNN/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya