Pakar Ketahanan Nasional Desak Pemerintah RI Tutup Ruang Udara untuk Militer AS

PAKAR Ilmu Ketahahan Nasional Universitas Gadjah Mada mendesak agar pemerintah RI menutup ruang udara untuk kepentingan militer Amerika Serikat. 

Guru Besar Filsafat UGM sekaligus Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPs UGM, Prof Armaidy Armawi, dalam keterangannya kepada wartawan di kampus UGM, Kamis mengungkapkan pemerintah sudah sewajibnya mempertahankan kedaulatan astropolitik Indonesia. 

Terlepas kemungkinan pergerakan militer asing atau persinggungan dengan negara adidaya yang akan diberi izin melintas di wilayah udara Indonesia, Prof. Armaidy menekankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk selalu mengedepankan kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi, yaitu UUD 1945.

Baca juga : Mendadak! Sekretaris AL AS John Phelan Mundur di Tengah Perang Iran

“Indonesia itu cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, kalau orang bicara tentang kemerdekaan, kedaulatan tidak bisa ditawar. Ya, wujudnya lagi adalah kedaulatan itu adalah kepentingan nasional,” katanya.

Pernyataannya itu disampaikan setelah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kerjasama bidang pertahanan yang kemudian membuka peluang pemberian izin pesawat militer Amerika untuk melintasi wilayah udara Indonesia sehingga menuai polemik dan penolakan dari masyarakat. 

Perjanjian Maritime Defense Cooperation Program (MDCP) jelasnya memungkinkan klausul overflight clearance dengan pesawat militer Amerika Serikat tidak memerlukan izin tiap kali melintasi Indonesia. Hal tersebut dinilai bisa mengancam kedaulatan wilayah Indonesia dan kepentingan nasional. 

Baca juga : Iran Bakal Balas Aksi Pembajakan Kapal Tankernya oleh AS

Selain berpegang pada konstitusi, Prof. Armaidy mengingatkan agar pemerintah tak boleh maju sendiri dalam merespons isu semacam ini. Indonesia, jelasnya perlu mengingat kembali posisinya yang berada di kawasan ASEAN. 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu merangkul negara tertangga untuk dalam menghadapi permasalahan ini secara kolektif. Terlebih, saat ini ada perubahan kekuatan geopolitik global. 

"Di Amerika sendiri terjadi yang namanya the law of diminishing returns. Jadi, kalau di-push terus, itu ya, power itu, dia membalik terhadap dirinya sendiri. Nah, itu harus dibaca oleh pemimpin kita,” jelasnya.

Ia menegaskan prinsip diplomasi adalah ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’, artinya dalam diplomasi semua negara berada dalam posisi yang sama. Indonesia pun harus berhati-hati dalam memilih setiap keputusan kerja sama, apalagi yang akan berdampak pada kemaslahatan banyak pihak. 

“Jadi, kehati-hatian terhadap ini sangat penting. Cerminan dari politik luar negeri kita itu juga harus ada dari cerminan politik dalam negeri,” jelasnya. 

Menanggapi perubahan pola kekuasaan dalam skala global yang bergerak cepat, menurutnya dinamika diplomasi Indonesia harus bertindak cepat. 

“Kita harus mengkaji ulang kembali, membuat paradigma baru bahwa dalam geopolitik yang cepat berubah, kita harus melihat secara jernih apa yang pernah kita lakukan dan apa yang ada di dalam konstitusi kita,” pesannya.(AU/E-4)