Senat AS Loloskan RUU Pajak Trump Lewat Suara Penentu

SETELAH lebih dari 24 jam perdebatan sengit, Senat Amerika Serikat akhirnya meloloskan RUU besar-besaran terkait pajak dan belanja yang diajukan mantan Presiden Donald Trump. RUU bertajuk One Big Beautiful Bill Act ini lolos dengan suara tipis, setelah Wakil Presiden JD Vance turun tangan memberikan suara penentu dalam kondisi imbang 50-50.

RUU tersebut kini kembali ke DPR (House of Representatives) untuk disetujui versi akhirnya. Sebelumnya, versi awal RUU ini lolos di DPR dengan selisih hanya satu suara. Trump memberi tenggat waktu 4 Juli kepada Kongres yang dikuasai Partai Republik untuk menyerahkan naskah final kepadanya.

"Saya tahu ini sulit, tapi kita berhasil," ujar Vance usai pemungutan suara, yang disambut tepuk tangan dari kubu Republik, sementara para senator Demokrat tampak kecewa.

Baca juga : RUU Anggaran Besar AS Terancam Pangkas Asuransi Kesehatan 12 Juta Warga dan Tambah Utang Rp54.000 Triliun

Namun, perjalanan RUU ini tak mudah. Perdebatan tajam mengenai defisit anggaran, pemotongan program sosial, dan tingkat belanja membuat Partai Republik kesulitan meraih dukungan penuh. Tiga senator Republik—Susan Collins (Maine), Thom Tillis (North Carolina), dan Rand Paul (Kentucky)—ikut menolak RUU ini bersama seluruh anggota Demokrat.

Pemotongan Dana

Sementara itu, Senator Lisa Murkowski dari Alaska yang sebelumnya menolak karena kekhawatiran atas pemotongan dana Medicaid di negaranya, akhirnya memberi suara dukungan setelah negosiasi panjang. Meski begitu, ia tetap mengkritik proses pembahasan yang dinilainya terburu-buru. "Ini mungkin 24 jam legislatif paling berat dalam karier saya," ujarnya.

Trump merayakan kemenangan parsial ini saat mengunjungi pusat penahanan migran di Florida. "Ini RUU yang hebat. Semua orang dapat bagian," kata Trump.

Baca juga : Laga Dortmund vs Ulsan HD hanya Ditonton 8.000 Orang

RUU ini merupakan salah satu pilar agenda Trump di periode keduanya. Isinya antara lain mempermanenkan pemotongan pajak besar-besaran yang diberlakukan saat masa jabatan pertamanya. Untuk menutup potensi kekurangan pendapatan negara, RUU juga mengusulkan pemangkasan sejumlah program seperti subsidi makanan dan layanan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah.

Pemungutan Suara

Pemungutan suara berlangsung di tengah strategi Demokrat yang berupaya menghambat proses, termasuk meminta pembacaan penuh 940 halaman isi RUU serta debat maraton melalui skema vote-a-rama.

Kini, giliran DPR yang harus menyetujui perubahan versi Senat sebelum RUU ditandatangani Trump. Namun nasibnya belum pasti, mengingat kubu Republik hanya bisa kehilangan maksimal tiga suara.

Sejumlah anggota dari kaukus konservatif House Freedom Caucus menolak RUU karena dinilai akan menambah defisit hingga USD 650 miliar per tahun. "Ini bukan tanggung jawab fiskal, ini pengkhianatan terhadap janji kami," ujar mereka dalam pernyataan di media sosial.

Selain itu, beberapa anggota DPR Republik juga khawatir terhadap pemangkasan lebih dalam terhadap Medicaid dibandingkan versi awal yang mereka setujui.

Elon Musk

Sementara dari luar parlemen, kritik tajam juga datang dari miliarder Elon Musk, yang sebelumnya mendukung Trump saat Pilpres. Kini, Musk mengancam akan mendirikan partai baru dan mendukung lawan politik bagi anggota Kongres yang menyetujui RUU ini. "Siapa pun yang mengaku ingin mengurangi pengeluaran pemerintah tapi justru memilih menambah utang terbesar sepanjang sejarah, seharusnya malu!" tulis Musk di platform X.

Musk juga memiliki kepentingan bisnis yang terdampak. RUU ini mencakup pemangkasan besar-besaran untuk dukungan pemerintah terhadap energi terbarukan dan kendaraan listrik—dua sektor penting bagi Tesla, perusahaan yang turut membesarkan nama Musk. (BBC/Z-2)