Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di Myanmar menunggu bantuan untuk segera dipulangkan ke tanah air.
"Anak saya bersama belasan WNI lainnya sudah tidak kuat berada di sana. Kata mereka, mungkin kalau ada ponsel mereka bisa kasih bukti kejamnya kekerasan di sana," kata RD, ayah salah satu korban berinisial I.
RD mengungkapkan bahwa pada 3 Januari, anaknya dan 12 WNI lain kabur dari perusahaan yang lama, tetapi upaya mereka gagal.
Mereka kemudian disekap di sebuah ruangan selama satu hari dua malam, seorang di antaranya ditampar oleh bos perusahaan tersebut. Setelah penyekapan itu, mereka dibawa ke pos gerbang pada 5 Januari.
"Anak saya berpikir akan dipulangkan, sebab setelah insiden penamparan, mereka dijanjikan akan dipulangkan oleh tentara khusus dalam waktu 1-2 hari," kata RD.
Namun, mereka dijual ke perusahaan lain yang melakukan penyiksaan lebih berat. Para penjaga keamanan di perusahaan itu dilengkapi dengan alat .
"Anak saya dan yang lainnya benar-benar sudah menyerah dengan kondisi tersebut," kata RD. "Sudah tiga orang yang menjadi korban pemukulan parah. Mereka semua dipukul, bahkan disetrum."
RD mengatakan anaknya mengaku mendapat ancaman dan intimidasi di tempat kerja yang baru.
"Mereka yang tidak bekerja dengan serius, personel harus membuat Anda (mengalami hal yang) lebih buruk dari kematian!!," demikian isi percakapan di grup perusahaan yang disampaikan I kepada ayahnya.
Menurut RD, terakhir kali dia berkomunikasi dengan sang anak pada Selasa (21/1) sore secara diam-diam, ketika I soal ancaman itu.
RD berharap pemerintah Indonesia segera memulangkan para WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu.
"Anak saya berharap pemerintah secepatnya mengevakuasi mereka dari Myanmar. Itulah jeritan hati mereka," ucap RD.
Sejak kasus tersebut diberitakan pada November lalu, RD telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Serikat Buruh Migran Indonesia () untuk berupaya membebaskan anaknya dan WNI lain.
"Saya sudah memberikan informasi terkini dari anak saya kepada mereka. Kemlu menjanjikan pertemuan pada pekan ke-3 Februari," katanya. (Ant/Z-6)
Pemprov Sulsel merespons cepat penyanderaan dua warganya oleh perompak Somalia di Kapal Honour 25. Gubernur Andi Sudirman koordinasi dengan Kemlu dan P2MI.
Kemenhaj mengeluarkan peringatan keras bagi masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji non-prosedural tanpa dokumen resmi.
Kemlu RI pastikan kondisi WNI usai gempa M 7,4 dan ancaman tsunami di Jepang Utara. Simak hotline darurat KBRI Tokyo dan situasi terkini di Aomori-Iwate.
SEBANYAK 45 warga negara Indonesia atau WNI dievakuasi dari Iran oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara bertahap. Evakuasi dilakukan seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
KJRI Johor Bahru dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat (10/4), menyampaikan para WNI/PMI dipulangkan melalui jalur laut menuju Batam, Kepulauan Riau.
Ibu bayi menjual bayinya seharga Rp12 juta dan sang agen menjual kembali bayi itu kepada pembeli seharga hingga Rp25 juta.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Bareskrim Polri bongkar sindikat jual-beli bayi berkedok adopsi di TikTok dan Facebook. 12 tersangka ditangkap, 7 bayi diselamatkan. Waspada modus perdagangan orang!
Mengerikan! Kemen PPPA catat 180 anak jadi korban perdagangan sejak 2022. Bareskrim bongkar sindikat medsos dengan harga bayi hingga Rp80 juta.
SEBANYAK enam orang warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) pun langsung turun tangan menjemput mereka.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved