Suriah Hadapi Sanksi Global akibat Perang Saudara

SURIAH menghadapi sanksi internasional yang ketat akibat perang saudara selama bertahun-tahun. Bahkan banyak pemimpin rezim Suriah dinyatakan sebagai penjahat perang.

Dilaporkan banyak individu yang terlibat dalam upaya rezim Assad untuk menekan perang saudara, yang dimulai pada Maret 2011, menghadapi sanksi, termasuk keluarga Assad, serta beberapa menteri dan pejabat pemerintah.

Sanksi ini berasal dari tindakan, termasuk kekerasan terhadap warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang dan dukungan terhadap organisasi teroris.

Baca juga : Pohon Natal di Suriah Dibakar, Ratusan Orang Gelar Demonstrasi

Setelah jatuhnya rezim Baath pada 8 Desember, banyak pihak, termasuk Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen, menyerukan pencabutan sanksi. Pihaknya mengatakan hal itu akan membantu menstabilkan Suriah setelah berminggu-minggu dilanda kekacauan.

Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus pada 8 Desember, menandai berakhirnya rezim Partai Baath, yang telah memerintah sejak 1963.

Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah, yang disahkan pada Desember 2019, adalah undang-undang AS yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Suriah atas pelanggaran hak asasi manusia selama perang saudara.

Baca juga : Israel Tembaki Warga Suriah

Undang-undang ini menjatuhkan sanksi terhadap individu, bisnis, dan entitas asing yang mendukung rezim Assad.

Undang-undang tersebut diberi nama "Caesar," seorang fotografer militer Suriah yang membelot pada tahun 2013 dan mengungkapkan ribuan foto yang mendokumentasikan penyiksaan dan pelanggaran oleh rezim tersebut.

Daftar tersebut mencakup Bashar Assad, istrinya Asma Assad, saudara laki-lakinya dan kepala Garda Republik Maher Assad, pengusaha Rami Makhlouf, dan Ali Mamluk, kepala Biro Keamanan Nasional Suriah, serta banyak lainnya.

Baca juga : Tiga Staf Program Pangan Dunia PBB Tewas akibat Serangan di Sudan

Selain itu, daftar tersebut menargetkan entitas dari Rusia, Iran, dan aktor asing lainnya yang mendukung tindakan rezim tersebut.

Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada enam orang, termasuk dua sepupu Bashar Assad, atas keterlibatan mereka dalam produksi dan perdagangan narkoba.

Di antara mereka yang terkena sanksi adalah Samer Kamal Assad dan Wassim Badi Assad, bersama dengan pengusaha Khalid Kaddur, rekan dekat saudara Bashar, Maher Assad, yang juga merupakan tokoh kunci dalam perdagangan narkoba Suriah.

Samer Kamal Assad dituduh mengelola fasilitas produksi narkoba besar di Latakia, sementara Wassim Badi Assad terkait dengan perdagangan narkoba regional.

Imad Abu Zureyk, mantan komandan kelompok bersenjata anti-rezim di Suriah selatan, juga masuk dalam daftar karena perannya dalam perdagangan narkoba terlarang. (Z-6)