Tiongkok: Veto AS Bukti Standar Ganda untuk Jalur Gaza

TIONGKOK menuding Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan standar ganda lantaran mengajukan veto atas rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB. Veto AS itu menjadi yang keempat terhadap rancangan resolusi yang berupaya menyelesaikan konflik di Jalur Gaza melalui gencatan senjata.

"Masyarakat internasional sekali lagi diingatkan tentang standar ganda ala AS, dan AS sekali lagi berdiri di sisi yang berlawanan dari seruan internasional untuk gencatan senjata, harapan untuk bertahan hidup bagi rakyat Palestina dan hati nurani bagi kemanusiaan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (22/11/2024).

Resolusi pada Rabu (20/11) itu menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza. AS kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB  Rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota DK yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara.

Baca juga : Lagi, AS Veto Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

"Rancangan resolusi tersebut secara eksplisit mengharuskan gencatan senjata segera di Gaza, yang sejalan dengan arah tindakan Dewan Keamanan yang benar dan mencerminkan aspirasi kuat untuk perdamaian dari komunitas internasional," tambah Lin Jian.

Lin Jian menyebut konflik di Gaza terus berlanjut dan bencana  kemanusiaan masih memburuk. Ia menegaskan, prioritas utama sekarang adalah untuk mempromosikan implementasi penuh dan efektif resolusi DK PBB oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan realisasi gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza.

"Sehingga menciptakan kondisi untuk meringankan krisis kemanusiaan," tegasnya.

Baca juga : Palestina: AS Bertanggung Jawab atas Agresi Israel di Gaza

Lebih jauh Lin Jiang menyebut AS harus membuang perhitungan politik, berhenti mengabaikan hukum internasional dan hukum humaniter internasional secara selektif, mengambil tanggung jawabnya sebagai negara besar dan memainkan peran konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"AS secara sendirian menggunakan hak vetonya pada rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Gaza, yang sekali lagi mengakibatkan stagnasi DK PBB dan upaya internasional," cetus dia.

Selain menuntut gencatan senjata, resolusi tersebut menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Baca juga : Tiongkok Harap Negara Besar Objektif Atasi Konflik Gaza

Resolusi itu menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.

Rancangan resolusi DK PBB juga menolak segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza.

Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut. Lin Jian menyebut konflik yang sedang berlangsung di Gaza telah berlangsung selama 13 bulan, menyebabkan kematian lebih dari 40 ribu orang dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Ia menegaskan perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera. (Ant/P-3)