Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEJABAT penegak hukum Rusia telah menahan Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov atas dugaan menerima suap, kata Komite Investigasi Rusia, Selasa.
Presiden Vladimir Putin diberitahu tentang penahanan pejabat tinggi tersebut, sebuah langkah langka di tengah serangan di Ukraina, melaporkan media negara Rusia.
Aktivis anti-korupsi selama bertahun-tahun telah mengkritik apa yang mereka sebut sebagai korupsi yang meluas di bawah pemerintahan Putin.
Baca juga : Prancis Menyangkal Klaim Rusia tentang Potensi Pembicaraan Ukraina
"Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia Timur Vadimovich Ivanov telah ditahan atas dugaan melakukan kejahatan berdasarkan bagian 6 pasal 290 KUHP (menerima suap)," kata komite tersebut di Telegram.
Komite tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Pelanggaran itu dapat dihukum dengan denda besar atau lebih dari satu dekade penjara tergantung pada rincian kejahatan tersebut.
Baca juga : Mahkamah Internasional ICC Perintahkan Penangkapan Putin atas Kejahatan Perang
Ivanov di bawah sanksi dari Uni Eropa sebagai pejabat tinggi kementerian pertahanan yang bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas militer.
Ivanov menjadi subjek penyelidikan yang diterbitkan tahun 2022 oleh Yayasan Anti-Korupsi yang dilarang - yang dibuat pemimpin oposisi Alexei Navalny.
Itu mengatakan bahwa wakil menteri mengawasi - dan mendapatkan keuntungan dari - proyek-proyek konstruksi di Mariupol Ukraina, yang jatuh di bawah kendali Moskow setelah pengepungan berbulan-bulan.
Baca juga : Tolak Invasi ke Ukraina, Lebih dari 4.600 Orang Ditahan Aparat Rusia
Menurut penyelidikan dari organisasi tersebut, yang telah dilarang di Rusia karena "ekstremisme" yang diduga, menteri itu bercerai dengan istrinya untuk memungkinkannya melewati sanksi Uni Eropa.
"Hari ini adalah hari yang baik," kata Maria Pevchikh, kepala penyelidikan di yayasan tersebut, di media sosial.
Seperti kebanyakan tokoh oposisi yang terkenal, Pevchikh dipaksa ke pengasingan oleh represi Kremlin.
Sebagian besar oposisi yang tersisa di Rusia berada di balik jeruji.
Navalny, yang menggalang massa dengan mengekspos korupsi di bawah Putin, meninggal di penjara pertengahan Februari. (AFP/Z-3)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved