Badan Bantuan Pengungsi Palestina UNRWA di Ambang Kehancuran

BADAN Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza telah berkurang setengahnya pada bulan ini. Kondisi itu, tidak terlepas dari pendanaan sekitar US$450 juta telah ditangguhkan oleh donor utama, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Australia.

Pembekuan donasi terjadi menyusul tuduhan bahwa beberapa staf lembaga tersebut terlibat dalam serangan 7 Oktober yang memicu konflik saat ini.

"Kebijakan ini telah menyebabkan organisasi kemanusiaan terbesar di wilayah kantong Palestina di ambang kehancuran,” kata kepala badan tersebut.

PBB mengkritik penangguhan pendanaan sebagai sesuatu upaya yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab, dan mendesak negara-negara donor untuk membatalkan keputusan mereka karena Gaza menghadapi risiko kelaparan massal di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan.

Organisasi tersebut memperingatkan bahwa mereka mungkin terpaksa menghentikan operasi di wilayah tersebut jika tidak segera menerima dana.

“Pada titik ini, prospek UNRWA dan jutaan orang yang dilayaninya, tidak hanya di Gaza tetapi juga di Yerusalem Timur, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah sangat suram,” ujar Stephane Dujarric, juru bicara PBB. Sekretaris Jenderal.

Bulan lalu, Israel menuduh bahwa setidaknya 12 staf UNRWA, termasuk guru dan seorang pekerja sosial, terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober tahun lalu oleh kelompok militan Palestina Hamas yang menyebabkan 1.200 warga Israel tewas dan 253 orang disandera.

Israel sejak itu membalas dengan serangan di Jalur Gaza, menewaskan sekitar 30.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

UNRWA mengatakan sekitar 2 juta orang di Gaza bergantung pada operasi kemanusiaan yang dilakukan badan tersebut, yang mencakup bantuan, distribusi, dan pengelolaan sekolah, fasilitas kesehatan dan layanan lainnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku khawatir dengan tuduhan yang dilontarkan terhadap staf badan tersebut dan menekankan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.

Awal bulan ini, organisasi tersebut mengatakan telah mengidentifikasi dan mengakhiri kontrak 10 dari 12 karyawan yang terlibat, sementara dua lainnya meninggal.

Namun, perlu waktu bagi badan PBB tersebut untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari para donor yang diandalkannya untuk bertahan hidup.

AS pendonor terbesar UNRWA

AS sebagai negara donor terbesar UNRWA dalam dua tahun terakhir mengatakan mereka perlu menyikapi perubahan mendasar sebelum pendanaannya kepada badan tersebut dapat dilanjutkan.

Namun demikian, dua investigasi sedang dilakukan, satu oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB dan yang lainnya merupakan tinjauan independen.

“Kami akan menyelidiki bagaimana UNRWA bekerja dengan netral, sebagaimana mestinya,” kata Catherine Colonna, ketua kelompok peninjau independen di badan tersebut.

“Kami akan secara khusus mengklarifikasi mekanisme, proses yang ada, strukturnya, dan melihat apakah mekanisme tersebut menjamin netralitas sebagaimana mestinya,” ujarnya.

UNRWA juga beroperasi di Tepi Barat, Suriah, Lebanon dan Yordania. Kelompok-kelompok kemanusiaan di sana mengatakan anggaran menjadi lebih besar pada bulan ini.

“Bahkan sebelum krisis, kami sudah berjuang dengan pendanaan (yang tidak mencukupi) dan kebutuhan yang tinggi. Sekarang, kebutuhannya jauh lebih tinggi,” kata Marika Guderian, wakil direktur Program Pangan Dunia PBB.

“Dengan adanya perang di Gaza, toko-toko terkena dampaknya. Masyarakat terkena dampak akibat harga pangan, dan mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kami sangat membutuhkan dana lebih untuk membantu mereka yang membutuhkan atau benar-benar menderita di Tepi Barat akibat dampak perang Gaza,” sebutnya.

Israel dan UNRWA belum pernah bertemu secara langsung. Israel yakin bahwa setidaknya 10% staf badan tersebut di Gaza berafiliasi dengan kelompok bersenjata.

Israel telah lama menuduh UNRWA membagikan materi pendidikan anti-semit dan mempromosikan terorisme. Agensi tersebut dengan keras membantah tuduhan tersebut.

Analis senior advokasi dan penelitian PBB di lembaga think tank International Crisis Group, Daniel Forti mengatakan sulit untuk memisahkan signifikansi politik UNRWA dari peran kemanusiaannya.

“Salah satu alasan lembaga ini berdiri sejak tahun 1949 adalah karena lembaga ini didasarkan pada gagasan bahwa pengungsi Palestina di Gaza dan di tempat lain mempunyai hak untuk kembali ke tanah air mereka, setelah penyelesaian akhir perselisihan antara Palestina dan Israel,” katanya. .

“Akibatnya, masyarakat Palestina memandang kelangsungan hidup lembaga tersebut sesuai dengan klaim politik mereka. Demikian pula, Israel memandang UNRWA sebagai ancaman terhadap legitimasi dan status kenegaraan mereka,” sebutnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar UNRWA ditutup dan diganti dengan organisasi bantuan lainnya. Namun PBB mengatakan tidak ada organisasi bantuan lain yang dapat menggantikan UNRWA dalam waktu dekat.

Ketika pertikaian antara lembaga tersebut dan pemberi dana terus berlanjut, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan waktu hampir habis untuk memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. (CNA/Z-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Zubaedah Hanum