Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
VENEZUELA mengecam perpanjangan sanksi selama enam bulan oleh Uni Eropa (UE). Caracas menilai blok itu tidak mendukung demokrasi yang sedang dibangun melalui proses politik tahun depan.
UE telah menerapkan sanksi terhadap Venezuela, termasuk embargo senjata dan larangan perjalanan serta pembekuan aset bagi puluhan pejabat, sejak November 2017 yang ditinjau setiap tahun.
Pada Senin (13/11), Dewan UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memutuskan untuk memperpanjang tindakan pembatasannya hanya selama enam bulan, bukan satu tahun, hingga 14 Mei 2024.
Baca juga: 14 Migran Venezuela Tewas dalam Kebakaran di Chile
Kementerian luar negeri Venezuela menyebut tindakan tersebut sikap yang sombong dan ilegal dan menuduh blokade tersebut mencampuri urusan dalam negerinya. Caracas sedang diselidiki Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan atas tanggapan mereka terhadap protes pada 2017 terhadap Presiden Nicolas Maduro yang terpilih kembali pada 2018 tidak diakui oleh beberapa negara, termasuk anggota UE.
Bulan lalu, pemerintahan Maduro dan oposisi sepakat untuk mengadakan pemilu tahun depan dan mengizinkan adanya pengamat, termasuk dari UE. Itu sebuah pengumuman yang mendorong Amerika Serikat (AS) untuk meringankan sejumlah sanksi minyak dan gas.
Baca juga: Kisah Anak-anak Penambang Emas di Venezuela
Namun sejak itu, Caracas menolak hasil pemilihan pendahuluan oposisi untuk memilih saingan Maduro, sehingga memicu kritik internasional dan meningkatkan keraguan mengenai kemungkinan terjadinya pemilu yang bebas dan adil.
Dalam pernyataannya, Dewan UE menyambut baik perjanjian Barbados sebagai sebuah langkah positif dan perlu menuju pemulihan demokrasi di Venezuela. Mereka telah mempertimbangkan ketika memutuskan untuk mempersingkat periode peninjauan sanksi berikutnya.
“Dewan bersedia mengambil langkah-langkah dan mempertimbangkan pelonggaran atau pembalikan tindakan pembatasan tergantung pada perkembangan situasi,” tambahnya. (AFP/Z-3)
Sejumlah klaim Donald Trump soal Iran dan kebijakan luar negeri dinilai tidak akurat, tidak terbukti, hingga tak bisa diverifikasi dalam laporan cek fakta terbaru.
Hakim Alvin Hellerstein pertimbangkan izin bagi Nicolas Maduro gunakan dana Venezuela untuk biaya hukum.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Menteri Luar Negeri Venezuela menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS. Simak perkembangan terbaru pasca-kudeta Januari 2026.
Gelombang pembebasan tahanan politik di Venezuela dimulai. Sebanyak 1.557 orang ajukan amnesti, termasuk pengosongan penjara El Helicoide yang kontroversial.
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
UE adopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia, menyasar sektor energi hingga perbankan. Terminal Minyak Karimun di Indonesia ikut terseret daftar sanksi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan risiko besar jika bantuan senjata dan atensi diplomatik AS beralih sepenuhnya ke konflik Iran.
Windrawan Inantha memaparkan dalam ranah perdagangan sawit global Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen umumkan aplikasi ID digital untuk verifikasi usia online demi lindungi anak-anak tanpa mengorbankan privasi.
Kekalahan telak Viktor Orban dalam pemilu Hungaria disambut lega Uni Eropa. Peter Magyar berjanji pulihkan demokrasi dan perbaiki hubungan dengan Brussels.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kunjungi Tiongkok untuk perkuat dagang di tengah ketegangan dengan AS. Spanyol dipandang sebagai gerbang strategis ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved