Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus suarakan pembelaan Palestina, sampai mereka bisa merdeka. Apalagi, kemerdakaan Palestina adalah bagian dari amanah Konstitusi bangsa Indonesia.
"Kami yang ada di Parlemen, akan terus menyuarakan itu," tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).
Apalagi, kata Habib Aboe bahwa amanat Konstitusi termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Baca juga: 8.306 Warga Gaza Meregang Nyawa Akibat Serangan Israel
"Artinya, Palestina adalah bangsa yang memiliki hak untuk merdeka. Oleh karenanya, kita harus mengawal kemerdekaan untuk mereka, karena itu adalah bagian dari amanah konstitusi," kata Sekjen DPP PKS tersebut.
Dengan demikian, lanjut mantan Ketua Mahkamah Kehormanatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut, pembelaan PKS terhadap Palestina adalah implementasi dari Konstitusi. Tentunya PKS juga mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke Palestina, dimana tiga pekan kemarin RS Indonesia di Palestina di serang Israel.
"Kemudian area dekat RS Al Quds kemarin juga mendapat serangan. Karena tindakan ini tidak berperikemanusiaan dan melanggar ketertiban dunia," ucap Habib Aboe.
Baca juga: PM Norwegia Kecam Kebiadaban Israel di Jalur Gaza
Padahal, menurut Habib Aboe, Indonesia memiliki tujuan nasional dalam potongan kalimat Pembukaan UUD 1945 aline keempat yang berbunyi, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
"Karenanya tidak salah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia menyuarakan dengan lantang perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kita memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan bangsa Palestina," tutup incumbent Caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. (RO/S-4)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Airlangga pastikan aturan terkait DPA sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR
pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.
Anggota legislatif (legislator) NasDem yang terpilih diminta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan partai di atas kepentingan pribadi.
Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.
WAKIL Ketua MPR RI Amir Uskara, mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi yang ingin merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
RUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada saat pembahasan, salah satu yang disepakati yakni gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved