Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA menjadi negara yang semakin diperhitungkan di kancah global. Dalam momen menjelang Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, Indonesia sudah menerima sekitar 80 permintaan pertemuan bilateral.
"Nanti kita lihat apakah waktunya memungkinkan semuanya. Perkiraan kita, sejauh ini mungkin kalau dapat lakukan adalah maksimal sekitar 40-50 pertemuan," ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Selasa (19/9).
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sustainable Development Goals atau SDGs Summit di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/9), Retno telah melakukan 11 pertemuan dalam bilateral penuh maupun skema pull-aside.
Baca juga: residen Hadiri Empat Pertemuan Bilateral di Sela-sela KTT ke-43 ASEAN Hari Terakhir
Pertemuan dalam skema bilateral penuh dilakukan Retno dengan Menlu Palau, Slovakia, petinggi urusan kemanusiaan PBB Martin Griffith, anggota Kongres Amerika Serikat Eric Swalweel, dan Perdana Menteri serta Menlu Saint Lucia, Philip J Pierre dan Alva Baptiste.
Sementara pertemuan dengan skema pull-aside dilakukan Retno dengan menteri-menteri dari Maldives dan Palestina, Deputi Menlu Thailand Jakkapong Sangmanee, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, Menlu Republik Kongo Christophe Lutundula, dan juga Deputi Perdana Menteri Kazakhstan Tamara Duisenova.
Baca juga: Gibran Kisahkan UMKM Solo saat Kunjungi PBB
Mengenai pertemuan KTT SDGs Retno mengatakan bahwa indikator Pembangunan Berkelanjutan Indonesia telah tercapai sebesar 63%, berdasarkan data dari Bappenas.
Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDGs di tingkat regional mengingat development gap yang masih cukup tinggi. Untuk indikator SDGs global yang on track, angkanya lebih kecil lagi berkisar 12%.
Masih dalam pertemuan tersebut, Retno juga telah menyampaikan pernyataan bersama atas nama ASEAN. Menlu menegaskan komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. "Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs diselaraskan dengan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN 2045," pungkasnya. (Z-6)
Indonesia dan Papua Nugini sepakat lanjutkan kerja sama di berbagai bidang seperti kelistrikan, kesehatan, transportasi dan pendidikan.
Pengembangan Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area/GBA) bisa membuka peluang lebih besar bagi Tiongkok untuk mempererat kerja sama dengan Indonesia.
MEMASUKI dekade kelima dalam kemitraan bilateral Indonesia dan Korea Selatan, total nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD20,8 miliar pada tahun 2023.
Prabowo dan Emir Qatar juga membahas mengenai peningkatan hubungan antara kedua negara di berbagai bidang khususnya pertahanan.
Beijing merupakan mitra dagang terbesar bagi Jakarta, dengan volume perdagangan mencapai lebih dari US$127 miliar.
Sejak 2008 hingga 2023, telah dilakukan penempatan pekerja Indonesia (nurse dan caregiver) di Jepang sebanyak 16 Batch.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved