Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KELOMPOK hak asasi manusia menuduh Arab Saudi menahan lima kerabat seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang mengajukan gugatan komersial di Pennsylvania terhadap sejumlah anggota kerajaan, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Kelima tahanan muncul sebentar pada Senin (31/7/2023) di Pengadilan Kriminal Khusus di Riyadh yang didirikan pada 2008 untuk mengadili kasus terorisme.
Itu dikatakan Abdullah Alaoudh, orang Saudi dan direktur Freedom Initiative yang berbasis di Washington. "Seorang hakim membacakan nama kelima orang itu tetapi tidak mengungkapkan mereka telah didakwa atau menetapkan tanggal untuk sidang baru," kata Alaoudh.
Freedom Initiative mengecam proses tersebut. Mengubah perselisihan pribadi dan komersial menjadi dasar penahanan yang tidak adil, menurutnya, merupakan penyalahgunaan wewenang yang parah oleh pengadilan Saudi.
Baca juga: Serangan Rusia Rusak 40 Ribu Ton Biji-bijian Ukraina
Pejabat Saudi belum menanggapi pertanyaan tentang kasus tersebut. Kelima tahanan tersebut ialah kerabat warga negara AS berusia 15 tahun, Rakan Nader Aldossari. Keluarganya mengajukan gugatan pada Juni 2020 atas namanya terhadap mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef.
Gugatan ayah Rakan, pengusaha Saudi Nader Turki Aldossari, menuduh bin Nayef dan entitas Saudi lain gagal menghormati kontrak berusia puluhan tahun terkait dengan proyek kilang di pulau Karibia Saint Lucia. Gugatan tersebut kemudian diubah untuk memasukkan Pangeran Mohammed, yang menyatakan bahwa dia telah menempatkan bin Nayef sebagai tahanan rumah dan menyita asetnya, sehingga mencegah bin Nayef untuk memenuhi kewajiban kontraknya.
Baca juga: Korban Tewas dalam Kerusuhan Sektarian di India Bertambah
Pengadilan AS telah menolak gugatan itu, tetapi pihak berwenang Saudi tetap menahan kerabat Rakan awal tahun ini sebagai pembalasan. Denmikian menurut pernyataan yang dikeluarkan minggu lalu oleh Freedom Initiative, Democracy for the Arab World Now, dan ALQST for Human Rights. "Ketiga organisasi tersebut meminta pemerintahan Biden untuk menuntut pembebasan anggota keluarga Aldossari dan mengakhiri penganiayaan mereka," kata pernyataan itu.
Departemen Luar Negeri menolak mengomentari secara spesifik kasus tersebut. Namun, sebagai tanggapan atas surat dari Rakan kepada Presiden AS Joe Biden, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Washington akan mendorong pemerintah Saudi agar jelas dan transparan tentang tuduhan itu.
Baca juga: Pria Australia Didakwa Lakukan Kejahatan Seksual terhadap 91 Gadis
Tanggapan, yang dilihat oleh AFP minggu ini, menambahkan, "Kami telah menyampaikan kekhawatiran tentang dugaan tindakan represi transnasional dengan pemerintah Saudi berulang kali dan akan mengangkat kasus Anda dengan lawan bicara kami di Saudi sebagaimana mestinya." (AFP/Z-2)
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
Menurut sumber, Trump telepon Mohammed bin Salman bahas peluang gencatan senjata Iran. AS kirim proposal ke Teheran, konflik picu lonjakan harga energi global.
Putra Mahkota Saudi MBS dilaporkan melobi Donald Trump untuk melanjutkan perang dan menggulingkan rezim Iran di tengah konflik Timur Tengah 2026 yang memanas.
Pangeran MBS dikabarkan mendesak Donald Trump untuk terus menggempur Iran demi stabilitas Teluk dan ekonomi. Simak analisis lengkap persaingan Riyadh vs Teheran.
Arab Saudi izinkan AS gunakan pangkalan King Fahd untuk serang Iran. Simak kronologi pergeseran sikap Riyadh dan tawaran damai Pakistan di sini.
Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Saudi MbS bahas situasi darurat Timur Tengah pascaserangan Israel ke Iran. Indonesia desak penghentian aksi militer.
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved