Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pengawasan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 diperketat terhadap pengunjung dari semua negara, terutama yang memiliki kasus infeksi lebih banyak.
"Saat ini kami tidak mengambil posisi diskriminasi terhadap negara mana pun. Karena jika kita melihat penyebaran infeksi di China, kita juga tahu bahwa kematian di Amerika Serikat akibat covid-19 juga tinggi, seperti halnya beberapa negara lain," kata Anwar kepada pers di Putrajaya, Rabu (4/1).
Karena itu, untuk menyelamatkan masyarakat Malaysia maka siapa pun yang masuk ke negara tersebut harus dipantau dan tunduk pada kondisi yang sama, kata dia.
"Yang saya tekankan di sini adalah pengawasan diperketat, tapi tidak memilih negara. Karena Malaysia tahu, pengunjung bisa saja dari Indonesia tapi bulan lalu dia dari China, misalnya. Jadi masalah seperti itu kompleks, kami tidak mau gegabah hanya karena beberapa laporan saja," ujar dia.
Anwar juga mengatakan jika melihat survei global, masalah yang dihadapi lebih komprehensif.
"Yang penting kita tidak bertoleransi demi menjamin keselamatan bangsa dan negara," katanya.
Ia mengatakan rapat kabinet mengambil keputusan tanpa ragu bahwa masalah kesehatan masyarakat merupakan hal utama.
Baca juga: Jepang Perketat Syarat Perjalanan untuk Turis Tiongkok
Masalah pariwisata dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengalahkan pentingnya mengendalikan dan merawat orang dalam hal epidemi dan infeksi, termasuk covid-19.
"Saya ingin menjelaskan ini karena banyak keraguan muncul seolah-olah untuk pariwisata. Tidak. Kami mengambil keputusan tegas,"
kata Anwar dalam jumpa pers yang diikuti secara daring.
Semua tindakan yang dianggap perlu, kata dia, akan dilakukan di pusat-pusat imigrasi tempat masuknya warga asing dengan memperketat
pengawasan tanpa membedakan asal negara.
Negara-negara dengan jumlah penularan tinggi, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, dipantau secara serius, tanpa melonggarkan syarat.
"Cuma faktanya berbeda dari apa yang dibicarakan. Menteri Dalam Negeri memberikan jumlah pendatang China 2022 adalah 336.000. Mayoritas mereka adalah turis. Desember saja pelawat China ada 53.000, dan kita tidak melihat lonjakan infeksi yang berhubungan dari negara mana-mana," ujar Perdana Menteri.
Meski demikian, kata dia, bukan berarti ada kelonggaran bagi pengunjung dari negara mana pun, termasuk dari Tiongkok.
"Kita harus pantau seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita," kata Anwar. (Ant/OL-16)
Misi Dagang ini menjadi yang pertama digelar di luar negeri pada tahun 2026 diikuti oleh sekitar 105 pelaku usaha dari berbagai sektor strategis.
Tim gabungan TNI AL dan BAIS TNI mengamankan 5 PMI ilegal dan 1 ABK yang pulang dari Malaysia melalui jalur tikus di Coastal Area Karimun.
George mengatakan pihak berwenang secara aktif membantu mengoordinasikan pendataan korban untuk keperluan evakuasi dan distribusi bantuan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahannya, melalui perusahaan migas nasional Petronas, siap melakukan negosiasi dengan Rusia.
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 13/SL berhasil menggagalkan penyelundupan 192 botol miras ilegal di Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara.
Kwarnas tetapkan Gudep Pramuka KBRI Kuala Lumpur sebagai percontohan luar negeri. Memiliki pembina tersertifikasi, aktif di Malaysia, dan siap kirim regu ke Jamnas XII.
Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menyoroti lemahnya pengawasan sistem merit pasca-penghapusan KASN yang memicu praktik jual beli jabatan oleh kepala daerah.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved