Ketua BPK Isma Yatun Terpilih Jadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB 

Sekjen PBB: Panas Ekstrem Bunuh Hampir 500 Ribu Orang Setiap Tahun

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.

Menteri Bangladesh Pertahankan Penanganan Protes Besar, PBB Serukan Investigasi Independen

Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi. 

150 Ribu Orang Terpaksa Tinggalkan Khan Younis pada 22 Juli

SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).

Yordania Mengutuk Langkah Israel yang Melabeli UNRWA sebagai 'Organisasi Teroris'

Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris". 

Indonesia Desak Israel Jalankan Putusan ICJ

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel. 

PBB Bawa Putusan ICJ ke Majelis Umum

Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.

PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat

Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.

Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.

KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN

KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan

KPK meminta para pejabat negara untuk segera mengumpulkan LHKPN, meskipun telah terlambat, dengan batas akhir pada 31 Maret 2024. 

Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran

KPK melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting