Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Staf Presiden mengapresiasi upaya menyelamatkan 62 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penipuan dan penyekapan di Kamboja. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Whisnuwardhani menegaskan pemerintah tidak menoleransi segala bentuk aksi perdagangan orang dan perbudakan modern.
"Proses penyelamatan itu menunjukkan negara sudah hadir dan tidak kalah terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat mencelakakan WNI," kata Fadjar di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (5/8).
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Kamboja melakukan penyelamatan terhadap 62 PMI yang mengalami penyekapan di Kamboja. Mereka diduga menjadi korban penipuan atas peluang kerja bodong yang ditawarkan dengan iming-iming gaji sebesar USD1.000–1.500 atau Rp15-22 juta.
Pekerja migran Indonesia itu tidak dipekerjakan sebagai marketing (pemasaran) tetapi menjadi operator investasi bodong dan penipuan. Selain itu, PMI tidak mendapatkan gaji sesuai yang ditawarkan, jam kerja pun melebihi kesepakatan. Paspor mereka, menurut laporan, ditahan oleh para agen penyalur di Phnom Penh, Kamboja. Pemerintah, tegas Fadjar, akan bertindak tegas merespons hal itu.
"Kasus ini diduga termasuk dalam perbudakan modern atau dapat dikatakan perdagangan manusia," ungkap Fadjar.
Fadjar mengatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang diduga menjadi sarang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Untuk itu, KSP mendorong Kementerian Luar Negeri mengevaluasi perlindungan hukum PMI di Kamboja serta memperketat proses penempatan mereka.
"KSP mengajak Kemlu untuk membuat perjanjian bilateral dengan pihak Kamboja agar kasus-kasus seperti ini bisa dituntaskan dalam kerjasama perlindungan kedua negara," tuturnya.
Baca juga: 190 PMI yang Dideportasi Malaysia Kembali ke Tanah Air
Fadjar menekankan pentingnya pembentukan protokol aktif, responsif, dan terintegrasi antarsemua lini. Hal itu untuk menindaklanjuti iklan, maupun lowongan pekerjaan di luar negeri yang terbukti mengandung unsur penipuan.
"Kami (KSP) juga mengimbau agar Calon PMI harus lebih berhati-hati dalam merespons tawaran dan iklan penempatan kerja di luar negeri. Jangan tergiur dengan tawaran yang belum jelas kebenarannya," imbau Fadjar.
Seperti diberitakan, sebanyak 16 orang dari 62 PMI menjadi korban penyekapan di Kamboja. Setelah dibebaskan oleh pihak KBRI, mereka dijadwalkan akan pulang ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) Tangerang, Banten, Jumat (5/8).(OL-5)
Menaker Ida Fauziyah dan Dubes Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, membahas pembukaan kembali penempatan PMI.
BP2MI mengharapkan negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperluas kerja sama dengan menambah jumlah sektor pekerjaan.
DEMI mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Ditjen Imigrasi mengaku telah menangguhkan 3.000 paspor.
Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan All Japan Ryokan and Hotel Associations (ZENRYO-REN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan business matching
Komnas HAM menyebut Indonesia darurat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data tahun 2020-2024 setidaknya 3.700 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO di wilayah Asean.
TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik.
KASUS Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sepanjang tahun 2024 ini mencapai 698 kejadian yang terdiri dari 302 perempuan dan 396 laki-laki.
Keluarga korban perdagangan manusia di Myanmar mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah membantu evakuasi WNI yang terjebak dan dipekerjakan secara paksa di negara itu.
Pihak berwenang membuka 276 penyelidikan baru dan mengidentifikasi 362 tersangka tambahan.
Proses legislasi RUU PPRT yang terus digantung selama 19 tahun menjadi bukti bahwa perlindungan PRT masih begitu minim.
Film ini mengangkat kisah nyata mantan agen keamanan pemerintahan AS, Tom Ballard
SEBANYAK hampir 3.000 orang diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) periode 5 Juni hingga 13 November 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved