Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIONGKOK menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan apa pun untuk menghindarkan sanksi yang dijatuhkan pada Rusia.
Pernyataan Negeri Tirai Bambu menyusul peringatan dari pejabat Uni Eropa, bahwa setiap upaya untuk membantu perang Rusia di Ukraina dapat merusak hubungan ekonomi.
Dalam indikasi paling jelas tentang posisi Beijing mengenai masalah tersebut, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada wartawan, "Kami tidak melakukan apa pun dengan sengaja untuk menghindarkan sanksi yang dijatuhkan pada Rusia oleh Amerika dan Eropa."
Adapun pernyataan itu disampaikan setelah pembicaraan virtual antara pemimpin tinggi Uni Eropa dan Tiongkok. Beijing berpegang pada pendiriannya untuk menolak mengutuk invasi oleh sekutunya, yakni Rusia.
Baca juga: Lebih dari 50 Situs Bersejarah Ukraina Rusak Akibat Invasi Rusia
Di lain sisi, Amerika Serikat (AS) khawatir bahwa Tiongkok berpotensi mengirim bantuan militer dan ekonomi ke Rusia. Berikut, membantu Rusia melewati sanksi keras Barat yang menghancurkan ekonomi negara itu.
"Kami menentang sanksi dan efek dari sanksi ini juga berisiko menyebar ke seluruh dunia," kata Wang Lutong, direktur jenderal departemen urusan Eropa Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada konferensi pers.
Pejabat tinggi Uni Eropa memperingatkan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada pertemuan puncak virtual sehari sebelumnya. Bahwa, setiap upaya untuk membantu perang Rusia dapat merusak hubungan antara dua negara adidaya ekonomi.
Baca juga: Rusia Pertimbangkan Tinggalkan UEFA dan Bergabung dengan AFC
Pembicaraan dengan Presiden Xi, awalnya dimaksudkan fokus pada isu perdagangan dan perubahan iklim, namun dibayangi ketakutan Barat akan dukungan Tiongkok untuk Rusia.
Namun, dalam menghadapi peringatan Uni Eropa, Wang mengatakan aktivitas perdagangan Tiongkok dengan Rusia seharusnya tidak terpengaruh. "Bahkan, Eropa telah melakukan bisnis secara normal dengan Rusia," pungkasnya.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Rusia, dengan volume perdagangan tahun lalu mencapai US$147 miliar, atau naik lebih dari 30% pada 2019.(AFP/OL-11)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Seorang komandan dari kelompok tentara bayaran Rusia, yang kini dikenal sebagai Africa Corps, tewas di Mali setelah serangan pemberontak selama badai pasir.
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat tentang potensi krisis rudal jika AS melanjutkan rencananya untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman mulai 2026.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Aplikasi pesan Telegram telah menonaktifkan monetisasi iklan untuk pemilik channel Rusia.
Otoritas Moskow menawarkan bonus pendaftaran sebesar 1,9 juta rubel (sekitar US$22,000) untuk penduduk kota yang bergabung dengan militer Rusia.
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved