AS Larang Impor Produk Tiongkok dari Xinjiang Terkait Pelanggaran HAM

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang yang secara virtual melarang semua impor dari wilayah Xinjiang di Tiongkok sebagai tanggapan atas kekhawatiran terkait kerja paksa.

Rancangan undang-undang (RUU) itu yang telah disetujui Kongres pekan lalu. RUU berisi larangan AS mengimpor semua barang dari wilayah Xinjiang kecuali perusahaan menawarkan bukti yang dapat diverifikasi bahwa produksi tidak melibatkan kerja paksa.

Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur mengarahkan perhatiannya pada tiga produk khususnya kapas. Provinsi Xinjiang adalah salah satu produsen utama dunia, tomat, dan polisilikon yang digunakan untuk memproduksi panel surya.

Dalam langkah bipartisan yang jarang terjadi, Senat pekan lalu dengan suara bulat memilih untuk menjadikan AS sebagai negara pertama yang melarang hampir semua impor dari wilayah tersebut.

Pemungutan suara dilakukan meskipun ada lobi oleh perusahaan-perusahaan AS, banyak di antaranya sangat bergantung pada pemasok Tiongkok dan sudah menghadapi gangguan besar-besaran karena gangguan perdagangan yang disebabkan oleh pandemi virus korona.

“Undang-undang tersebut memberi pemerintah alat baru untuk mencegah barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa di Xinjiang memasuki pasar AS dan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas bagi orang dan entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Blinken juga menyerukan Tiongkok untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-undang tersebut juga mengharuskan presiden AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Diperkirakan 20% pakaian yang diimpor ke AS setiap tahun, termasuk beberapa kapas berasal dari Xinjiang.

Pakar hak asasi, saksi dan pemerintah AS mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur dan Muslim berbahasa Turki lainnya dipenjara di kamp-kamp dalam upaya untuk mencabut tradisi budaya Islam mereka dan secara paksa mengasimilasi mereka ke dalam mayoritas Han Tiongkok.

Washington menggambarkan kampanye itu sebagai genosida.

Mempersenjatai pasar

Oposisi dari Partai Republik telah mengkritik Gedung Putih karena lambannya gerakan dalam masalah ini.

Pada hari Kamis (23/12), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki ditanya tentang kebijaksanaan relatif yang Biden tandatangani, meskipun telah menjadikan Tiongkok sebagai poros utama kebijakan luar negerinya.

Gedung Putih hanya merilis foto penandatanganan di Twitter. Sementara Biden menandatangani undang-undang, dengan kamera bergulir, yang dimaksudkan untuk mendukung penelitian terhadap penyakit neurodegeneratif yang langka.

“Terkadang dia menandatangani tagihan di luar kamera, terkadang di depan kamera. Kami mendukung tagihan dan jelas kami telah memimpin upaya di dunia untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Psaki.

Washington telah menghukum beberapa pejabat dan bisnis Tiongkok dengan sanksi dan mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing sebagai protes atas kondisi di Xinjiang.

Beijing menggambarkan situs tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan dan mengatakan sedang berusaha untuk mengurangi daya pikat Islam radikal menyusul serangan mematikan.

Penerapan undang-undang dan serangan AS terhadap kepentingan ekonomi tertentu Tiongkok menyebabkan gesekan bagi beberapa perusahaan, seperti raksasa semikonduktor Intel, yang pada hari Kamis mengeluarkan permintaan maaf kepada pemasoknya.

Setelah pengesahan RUU AS di Senat, perusahaan telah meminta pemasok untuk menghindari sumber di wilayah tersebut.

Menyusul kemarahan publik di Tiongkok, pembuat chip tersebut menyatakan penyesalannya atas komentar tersebut dalam sebuah pernyataan yang diposting di Weibo, platform media sosial Tiongkok.

"Kami percaya sektor swasta dan masyarakat internasional harus menentang persenjataan RRT atas pasarnya untuk melumpuhkan dukungan terhadap hak asasi manusia," kata Psaki.

"Kami juga berpikir bahwa perusahaan-perusahaan Amerika seharusnya tidak pernah merasa perlu untuk meminta maaf karena membela hak asasi manusia atau melakukan penindasan," tandasnya. (Aiw/France24/OL-09)