Menlu Israel: Tidak Ada Negara Palestina dalam Pemerintahan Bennett

KESEPAKATAN untuk resolusi dua negara yakni Israel dan Palestina tidak dapat diselesaikan sementara pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett. Ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Yair Lapid kepada Channel 11 pada Kamis (19/8).

"Tidak ada kesepakatan untuk (dua negara) ini di dalam pemerintahan," kata Lapid. "Dua negara tidak akan terjadi dalam komposisi pemerintah ini," jelasnya sebagaimana dikutip The Jerusalem Post. Dia berpendapat bahwa ini merupakan resolusi terbaik untuk konflik Palestina-Israel.

Lapid ditanya kebijakan itu akan berubah setelah rotasi pemerintah ketika dia menggantikan Bennett sebagai perdana menteri. "Bisa jadi," kata Lapid. 

"Saya ingin berpisah dari Palestina," jelasnya. "Saya tidak tertarik untuk memerintah lebih dari 2 juta orang Palestina di Gaza atau 2,9 juta di Yudea dan Samaria."

Baca juga: Israel Sepakati Mekanisme Baru Transfer Bantuan Qatar ke Gaza

Dalam wawancara dengan Channel 13, Lapid juga menyoroti perbedaan antara posisinya dalam masalah ini dan posisi Bennett. "Saya percaya dua negara untuk dua orang, tetapi Perdana Menteri tidak percaya," kata Lapid.

Dia menjelaskan bahwa sejak awal dipahami bahwa pemerintah ini lebih dirancang untuk masalah domestik. Akan tetapi ada kesepakatan untuk tidak mencegah aksi terkait Palestina di masa depan.

Lapid memberikan wawancara luas ke saluran 11, 12, dan 13. Dia menyinggung secara singkat front Israel-Palestina sebelum pertemuan Bennett yang akan datang pada minggu depan di Washington dengan Presiden AS Joe Biden yang sebagian akan menangani konflik Israel-Palestina.

Baca juga: PM Israel akan Kunjungi Gedung Putih Bahas Iran-Palestina

Dalam pengumumannya tentang pertemuan itu, Gedung Putih menekankan bahwa konflik Israel-Palestina akan menjadi agenda. "Kunjungan itu juga akan menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk membahas upaya memajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina serta pentingnya bekerja menuju masa depan yang lebih damai dan aman bagi kawasan itu," kata Gedung Putih.

Bennett, yang mengepalai Partai Yamina sayap kanan dan mantan direktur jenderal Yesha, sudah jelas di masa lalu bahwa dia tidak mendukung negara Palestina. Dia berbeda dengan mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu yang mendukung negara Palestina demiliterisasi.

Namun, koalisinya mencakup partai-partai yang mendukung resolusi dua negara atas konflik tersebut, seperti Partai Yesh Atid pimpinan Lapid. Pemerintahan Biden tidak mendorong untuk memperbarui negosiasi Israel-Palestina yang telah dibekukan sejak 2014. Namun, pemerintah AS berkeras agar Israel tidak mengambil langkah apa pun yang akan membahayakan dimulainya kembali proses semacam itu.

Baca juga: Serangan Israel di Suriah Tewaskan Empat Pejuang Pro-Iran

Meskipun tidak ada negosiasi antara Israel dan Palestina, kedua belah pihak berhubungan terutama di sekitar masalah keamanan. Setelah pemerintah baru dilantik pada Mei, Menteri Pertahanan Benny Gantz berbicara melalui telepon dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Presiden yang baru diangkat Isaac Herzog juga berbicara dengan Abbas.

Selama 12 tahun menjabat, Netanyahu jarang berbicara dengan Abbas. Baik Bennett maupun Lapid tidak melakukannya sejak mereka menduduki jabatan mereka. Ketika ditekan tentang masalah ini oleh Channel 11, Lapid mengklarifikasi bahwa dia belum berbicara dengan Abbas. (OL-14)