Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SITUASI keamanan di Afghanistan memanas akibat ketegangan antara kelompok Taliban dan pemerintah. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mencatat WNI di Afghanistan berjumlah enam orang namun belum termasuk staf KBRI.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai pemerintah tidak cukup sekedar memberi imbauan. Namun juga harus memastikan proses evakuasi dan memfasilitasi pemulangan WNI ke Tanah Air.
“Pemerintah harus turun langsung, mendata seluruh WNI di sana, dan yang paling penting melakukan evakuasi atau penjemputan, serta menyiapkan kebutuhan mereka, karena melindungi keselamatan warga negara adalah hal yang paling utama” kata Rizki dalam keterangannya, Jumat (23/7).
Kemudian, lanjut Rizki, pemerintah juga harus mengambil peran secara aktif demi terwujudnya gencatan senjata. Termasuk mendorong perdamaian di antara pihak yang berseteru sebagai sesama negara dengan mayoritas muslim.
“Sebagai sesama negara muslim, Indonesia punya tanggung jawab ikut mendorong perdamaian di dunia,” katanya.
Rizki juga mendesak pemerintah harus melakukan respon cepat terkait evakuasi WNI. Sebab keterlabatan eksekusi hanya menyisakan kekhawatiran terburuk terkait warga negara Indonesia.
“Kami meminta Kemlu dan pemerintah melakukan langkah-langkah evakuasi secara cepat, dan berkoordinasi dengan negara-negara sahabat untuk memantau perkembangan politik di Afghanistan,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (OL-8)
MASOUD Pezeshkian, mantan dokter bedah jantung berdarah Azerbaijan, terpilih menjadi presiden Iran menggantikan Ebrahim Raisi yang tewas karena kecelakaan helikopter.
Incar Blok Baru, Pertamina Internasional EP Ekspansi ke Timur Tengah
Pada periode 2023-2024, penjualan rumput laut perusahaan tersebut turun 19%. Pada periode 2022-2023, penurunan penjualan lebih drastis yaitu 57%.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan ada potensi suku bunga acuan atau BI rate menurun ke depan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan politik global.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved