Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAJELIS Umum PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi tidak mengikat yang menyerukan penangguhan segera atas transfer senjata ke junta militer Myanmar.
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi membawa signifikansi politik yang kuat.
Jika persetujuan melalui konsensus tidak dapat dicapai, maka Majelis Umum penuh dengan 193 negara anggota akan memberikan suara pada tindakan tersebut.
Diperkenalkan oleh Liechtenstein, dengan dukungan dari Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, tindakan tersebut akan dipertimbangkan pada rapat pleno yang ditetapkan pada Selasa pukul 19.00 GMT.
Rancangan resolusi ini menyerukan penangguhan segera pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar.
"Pertemuan itu akan dilakukan secara langsung," kata seorang juru bicara PBB.
Draf tersebut, yang telah dinegosiasikan selama berminggu-minggu, disponsori bersama oleh 48 negara, dengan Korea Selatan menjadi satu-satunya negara Asia.
Rancangan ini juga menyerukan kepada militer untuk mengakhiri keadaan darurat dan segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, serta segera dan tanpa syarat membebaskan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, serta semua orang yang telah ditahan, didakwa atau ditangkap dengan sewenang-wenang sejak kudeta 1 Februari.
Draf tersebut menambahkan seruan untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dicapai dengan para pemimpin dari 10 negara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada 24 April, untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus PBB ke Myanmar, serta untuk menyediakan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.
Beberapa LSM telah lama menyerukan embargo senjata di Myanmar.
Sejak 1 Februari, Dewan Keamanan dengan suara bulat telah mengadopsi empat pernyataan tentang Myanmar, tetapi setiap kali, pernyataan itu telah dilemahkan dalam diskusi, terutama oleh Beijing. (Straitstimes/OL-13)
Baca Juga: Pejuang Anti-Kudeta Myanmar Mundur dari Kota Mindat
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved