Polisi Myanmar Duduki Rumah Sakit dan Kampus

POLISI Myanmar telah menduduki rumah sakit dan kampus serta dilaporkan menangkap ratusan orang yang terlibat dalam aksi protes anti-kudeta militer.

Ketegangan tinggi terjadi di Yangon, Myanmar pada Minggu (7/3), suara tembakan dari senjata berat terdengar di beberapa daerah setelah jam malam pukul 20.00 waktu setempat. Suara granat setrum juga bisa didengar di video yang diunggah di media sosial.

Beberapa penembakan terdengar di dekat rumah sakit, di mana laporan mengatakan penduduk di lingkungan tersebut berusaha memblokade masuknya polisi dan tentara.

Pasukan keamanan sebelumnya menargetkan personel dan fasilitas medis, menyerang ambulans dan kru mereka. Ada kekhawatiran kehadiran polisi di rumah sakit akan memungkinkan pihak berwenang menangkap orang-orang yang terluka yang diduga sebagai pengunjuk rasa.

Kelompok Dokter untuk Hak Asasi Manusia internasional mengutuk aksi pendudukan rumah sakit. Mereka mengaku terkejut dengan gelombang kekerasan terbaru oleh militer Myanmar, termasuk invasi dan pendudukan rumah sakit umum serta kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil.

"Jika sebelumnya tidak jelas, maka sekarang sangat jelas bahwa militer Myanmar tidak akan berhenti melanggar hak-hak rakyat Myanmar sampai komunitas internasional bertindak tegas untuk mencegah dan mempertanggungjawabkan tindakan keterlaluan ini," katanya.

Kelompok itu mengatakan, pendudukan rumah sakit secara paksa merupakan pelanggaran hukum internasional, semakin merusak sistem perawatan kesehatan yang sudah terpukul oleh pandemi covid-19 dan kudeta militer baru-baru ini.

Seorang saksi mata melaporkan, pasukan keamanan bersenjata memasuki dan berusaha menduduki Rumah Sakit Umum Yangon Barat dengan paksa. Dikatakan juga ada laporan bahwa Rumah Sakit Umum Yangon, Rumah Sakit Spesialis Okkalapa Utara Waibagi, Rumah Sakit Wanita dan Anak-anak Okkalapa Selatan, Rumah Sakit Umum Yangon Timur, dan Rumah Sakit Wanita Pusat telah diduduki oleh militer.

Kelompok tersebut mengatakan telah menerima laporan serupa dari Mandalay, Monywa, dan Taunggyi.

Sementara itu, aliansi serikat pekerja yang berpengaruh di Myanmar telah menyerukan pemogokan nasional yang diperpanjang mulai Senin (8/3) untuk menyebabkan penutupan penuh ekonomi negara dalam upaya untuk menghentikan kudeta militer.

Dalam sebuah pernyataan, sembilan organisasi buruh meminta semua orang Myanmar untuk berhenti bekerja dalam upaya membalikkan perebutan kekuasaan oleh militer.

Pekerja di beberapa industri telah bergabung dengan gerakan protes, terutama dari sektor perkeretaapian negara bagian dan perbankan. Ketua Federasi Pekerja Garmen Myanmar, Moe Sanda Myint mengaku yakin mayoritas pekerja akan bergabung.

"Kami mendesak untuk melanjutkan pemogokan sampai kediktatoran dicabut," tegasnya.

Direktur program negara Myanmar untuk Pusat Solidaritas, Andrew Tillett-Saks mengatakan pemogokan itu meningkatkan kemungkinan bahwa akan lebih banyak lagi dari sektor swasta akan ikut serta di hari-hari dan minggu-minggu berikutnya.

"Ini adalah strategi yang sebenarnya masuk akal bisa menekan militer," katanya.

Puluhan ribu orang keluar di Myanmar pada hari Minggu dalam salah satu hari terbesar protes terhadap kudeta, meskipun telah terjadi penyergapan pada Sabtu malam oleh pasukan keamanan di Yangon terhadap para pemimpin kampanye dan aktivis oposisi.

Di satu lingkungan Yangon, Shwepyitha, setidaknya 100 siswa dilaporkan telah ditangkap, dan banyak pengunjuk rasa juga dikatakan telah ditahan di kota-kota lain, terutama di kampus.

Polisi menembakkan gas air mata dan granat setrum di kota Lashio di wilayah Shan utara negara itu, menurut video yang diunggah di Facebook.

Seorang saksi mata mengatakan polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan protes di kota kuil bersejarah Bagan, tetapi tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru karet atau peluru tajam.

PBB mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 50 orang sejak protes harian dimulai setelah militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. (Aiw/The Guardian/OL-09)