100 Hari Mogok Makan, Warga Palestina Sekarat Dipenjara Israel

SEORANG warga Palestina yang melakukan mogok makan selama lebih dari 100 hari di bawah penahanan Israel hampir sekarat. Ia menderita kram parah dan sakit kepala.

"Setiap hari, dia meninggal 100 kali di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa," kata sang istri, Taghrid Al-Akhras, kepada AFP melalui telepon dari samping tempat tidur suaminya, Maher, di rumah sakit Kaplan, dekat Tel Aviv.

"Apa yang harus kita lakukan saat kita melihat orang-orang tersayang kita sekarat di depan kita?" dia bertanya dalam bahasa Arab.

Maher al-Akhras, 49, ditangkap di dekat kota Nablus, Tepi Barat, yang diduduki pada Juli. Ia dimasukkan dalam penahanan administratif sebagai kebijakan yang digunakan Israel untuk menahan tersangka militan tanpa dakwaan.

Dia diduga memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata Palestina, Jihad Islam. Ayah enam anak itu meluncurkan aksi puasanya untuk memprotes perintah penahanan empat bulan yang berakhir pada 26 November tetapi bisa diperpanjang.

Akhras dipindahkan dari penjara ke rumah sakit pada awal September, karena kesehatannya memburuk. Akhir bulan lalu, Komite Internasional Palang Merah memperingatkan konsekuensi kesehatan yang berpotensi tidak dapat diubah.

Dia dipindahkan kembali ke bagian medis dekat penjara Ramla. Akan tetapi Mahkamah Agung Israel memerintahkan dia untuk kembali ke Kaplan.

Pengacaranya telah mengajukan banding beberapa kali untuk pembebasan awal atau pemindahannya ke rumah sakit Palestina. Sayagnya, upaya tersebut sejauh ini tidak berhasil.

"Israel sedang melakukan dan akan terus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan kesehatan Tuan Al-Akhras," kata Kementerian Luar Negeri Israel, Jumat. "Namun, harus dicatat bahwa mogok makan digunakan sebagai alat politik oleh teroris dan oleh organisasi teroris."

Taghrid al-Akhras mengatakan suaminya lemah, hanya minum air, dan kesulitan berbicara. "Bahaya apa yang bisa dia buat ketika dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur?" katanya. "Dia menderita sakit kepala dan kram."

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh telah menuntut pembebasannya segera. Orang-orang Arab Israel dan Palestina pun mengadakan demonstrasi untuk mendukungnya.

Akhras telah ditangkap beberapa kali oleh Israel di masa lalu. Kebijakan penahanan administratif Israel, yang diwarisi dari mandat Inggris di Palestina, memungkinkan penahanan orang tanpa biaya untuk periode yang dapat diperpanjang hingga enam bulan setiap kali.

Israel mengatakan prosedur itu memungkinkan pihak berwenang menahan tersangka dan mencegah serangan sambil terus mengumpulkan bukti. Tapi, para kritikus dan kelompok hak asasi mengatakan sistem itu disalahgunakan.

Sekitar 355 warga Palestina ditahan di bawah perintah penahanan administratif pada Agustus, termasuk dua anak di bawah umur. Hal tersebut diungkapkan kelompok hak asasi manusia Israel, B'Tselem. (OL-14)