Protes, Palestina Mundur dari Kursi Ketua Pertemuan Liga Arab

MENTERI Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, Selasa (22/9), menyampaikan negaranya mundur dari kursi ketua pertemuan Liga Arab. Hal itu sebagai bentuk protes Palestina terhadap kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara sejumlah negara Arab dan Israel.

Maliki mengutuk normalisasi hubungan formal dengan Israel. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan tidak terhormat dan mengkhianati rakyat Palestina.

"Palestina telah memutuskan melepaskan hak untuk memimpin dewan Liga (menteri luar negeri) pada sesi saat ini. Tidak ada kehormatan melihat orang Arab terburu-buru menuju normalisasi dengan Israel selama masa kepresidenannya," kata Maliki.

Baca juga: Dukung Palestina Merdeka, Jokowi: No Country Should be Left Behind

Palestina seharusnya memimpin pertemuan Liga Arab selama enam bulan ke depan. Tetapi, Maliki mengatakan pada konferensi pers di Kota Ramallah, Tepi Barat, mereka tidak lagi menginginkan posisi itu.

Dalam sambutannya, dia tidak menyebut secara spesifik Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain sebagai negara-negara Teluk Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dia hanya mengatakan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit telah diberitahu tentang keputusan Palestina.

Adapun, warga Palestina telah menyaksikan kesepakatan yang ditandatangani UEA dan Bahrain dengan Israel di Washington, seminggu yang lalu.

Palestina menyebut langkah itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka dan pukulan bagi upaya mereka untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel.

Awal bulan ini, Palestina gagal membujuk Liga Arab untuk mengutuk negara-negara yang melanggar dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu menambah tekanan pada negara teluk yang tengah memperjuangkan kemerdekaannya.

Pimpinan Palestina menginginkan negara merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967, dengan Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza serta mencaplok Jerusalem Timur.

Negara-negara Arab telah lama menyerukan penarikan Israel dari tanah yang diduduki secara ilegal, solusi yang adil bagi pengungsi Palestina dan penyelesaian yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang layak dan merdeka, sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengannya.

Dalam langkah baru menangani perpecahan internal Palestina, pejabat dari faksi Fatah Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan gerakan Hamas yang berbasis di Gaza akan mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Turki pada Selasa.

Hamas merebut Jalur Gaza pada 2007 dari pasukan Fatah selama pertempuran singkat. Perbedaan atas pembagian kekuasaan telah menunda implementasi kesepakatan persatuan yang disepakati sejak saat itu. (AlJazeera/OL-1)