Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Keamanan (DK) PBB secara konsensus telah mensahkan resolusi DK PBB 2543 mengenai perpanjangan mandat UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam setahun ke depan.
UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afghanistan. Di antaranya, pembangunan politik, termasuk penguatan institusi pemerintahan, kemudian negosiasi perdamaian, penegakan HAM dan perlindungan rakyat sipil.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan resolusi tersebut disusun oleh Indonesia dan Jerman, selaku fasilitator atau copenholder isu Afghanistan di DK PBB. Kedua negara juga memimpin negosiasi pembahasan resolusi.
Baca juga: Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Hasilkan Empat Resolusi
Pengesahan mandat UNAMA ini terjadi pada titik kritis dan sangat diperlukan untuk mendukung Negosiasi Perdamaian Afghanistan yang baru saja dimulai. Adapun, Indonesia juga berpartisipasi dalam pembukaan negosiasi tersebut.
“Hal ini sejalan dengan statement Indonesia di pembukaan Afghanistan Peace Negotiations, bahwa dunia harus memberikan dukungan agar negosiasi berjalan lancar dengan hasil baik,” tutur Retno dalam press briefing virtual, Kamis (17/9).
Dalam Resolusi 2543 dimuat beberapa elemen baru yang secara jelas memberikan dukungan bagi Afghanistan. Terutama dalam proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa elemen mencakup dimulainya Afghanistan Peace Process (APP) pada 12 September 2020, dampak covid-19 terhadap Afghanistan dan peran UNAMA dalam mendukung Afghanistan, berikut pentingnya Afghan-led and Afghan-owned Peace Process.
Baca juga: Indonesia Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasi Palestina
Dengan disahkannya resolusi tersebut, secara keseluruhan ada empat resolusi yang disahkan DK PBB atas inisiasi Indonesia dan Jerman, sebagai copenholder isu Afghanistan di DK PBB periode 2019-2020.
Retno telah mengirim utusan khusus Menlu RI, Desra Percaya, ke Qatar untuk mendukung proses perdamaian melalui Host Country Support Group (HCSG). Kelompok itu terdiri dari Qatar, Indonesia, Jerman, Norwegia dan Uzbekistan, serta kontak langsung dengan pihak terkait.
“Indonesia bersama dengan anggota HCSG lainnya mendukung penuh proses damai yang bersifat Afghan-led dan Afghan-owned. Indonesia mengharapkan segera dicapainya kesepakatan yang berdampak langsung kepada rakyat Afghanistan,” tutup Retno.(OL-11)
Kimia Farma, memandang kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri, sebagai langkah penting dalam membuka akses pasar internasional.
Pemerintah melalui Kemenlu RI pastikan proses pemulangan tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon berjalan maksimal di tengah tantangan konflik bersenjata.
Kemenlu RI tegaskan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza dan pembahasan Board of Peace (BoP) ditangguhkan. Simak alasan terkait eskalasi Timur Tengah.
Kemenlu RI konfirmasi 2 penerbangan Emirates dari Jakarta & Denpasar dialihkan akibat insiden drone di UEA. Simak kondisi terkini WNI di Dubai di sini.
Kemenlu RI tegaskan komitmen multilateralisme di seminar PBB ke-80. Indonesia dukung UN 80 Initiative untuk sistem PBB yang lebih efektif, inklusif, dan relevan.
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved