Demonstran Bolivia Duduki Kantor Media Pemerintah

DEMONSTRAN kubu oposisi di Bolivia menyerbu dua kantor media yang dikelola pemerintah dan memaksa mereka menghentikan kegiatan siaran, Sabtu (9/11). Polisi menjaga alun-alun tempat istana Presiden Evo Morales berada, ketika ketegangan masih tinggi setelah pemilu yang disengketakan.

Demonstran masuk ke kantor Bolivia TV dan Radio Patria Nueva dan memaksa karyawan untuk pergi, menuduh mereka melayani kepentingan Morales, kata direktur radio, Ivan Maldonado.

"Kami diusir secara paksa setelah menerima ancaman terus-menerus dari orang-orang yang berkumpul di luar," kata Maldonado kepada AFP.

Sekitar 40 karyawan terlihat meninggalkan gedung tempat dua organisasi berita berkantor di La Paz, berjalan beriringan ketika kerumunan sekitar 300 demonstran meneriaki kata-kata cercaan. Setelah itu, kedua outlet hanya menyiarkan musik.

Perkembagan ini adalah dorongan terbaru dari sebuah gerakan yang memprotes dugaan kecurangan penghitungan suara dalam pemilu bulan lalu yang memberi Morales masa jabatan keempat berturut-turut.

Morales mengecam pendudukan outlet media tersebut. "Mereka mengatakan mereka membela demokrasi, tetapi mereka berperilaku seolah-olah mereka berada dalam kediktatoran," ujar Morales.

Sebuah stasiun radio yang dijalankan oleh serikat petani juga disita oleh pengunjuk rasa, kata Morales.

Dia mengatakan gerilyawan oposisi juga membakar rumah saudara perempuannya di kota Oruro selatan sebagai bagian dari apa yang dia sebut upaya untuk menggulingkannya.

Rekaman di media sosial menunjukkan rumah kakak perempuannya, Esther, sebagian terbakar. Rumah-rumah gubernur regional dan gubernur provinsi Chuquisaca juga dibakar.

Sebelumnya, Morales menyerukan dialog mendesak dan terbuka dengan partai-partai oposisi yang memegang kursi di Majelis Nasional, tetapi ia dengan tegas mengecualikan komite sipil regional yang kuat yang menentangnya.

Seorang pemimpin oposisi, mantan presiden Carlos Mesa, segera menolak sikap Morales, dengan mengatakan, "Kami tidak punya sesuatu untuk dinegosiasikan dengan Evo Morales dan pemerintahnya." (AFP/OL-8)