Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGUATNYA isu makar di ruang publik dan media sosial mendorong sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) menilai generasi muda memiliki peran krusial dalam merespons dinamika politik secara bijak, terutama di tengah derasnya arus informasi yang berpotensi memicu polarisasi.
Ketua Umum PBI, Ferdiansyah Rusman, menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan melalui jalur konstitusional, bukan melalui narasi provokatif yang mengarah pada tindakan inkonstitusional.
“Generasi muda harus cerdas menyikapi situasi politik. Jangan mudah terpancing oleh narasi yang mengarah pada ajakan makar atau upaya inkonstitusional untuk menggulingkan pemerintah yang sah,” ujar Ferdiansyah, Rabu (15/4).
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik terkait batas antara kritik dan makar. Polemik mencuat setelah seorang pengamat politik dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan makar, usai pernyataannya mengenai kemungkinan menjatuhkan presiden menuai kontroversi. Kasus tersebut memicu diskursus luas tentang ruang kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Ferdiansyah menilai, secara hukum, makar memiliki definisi yang jelas sebagai tindakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah di luar mekanisme konstitusi. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan antara kritik yang sah dengan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
“Perbedaan itu biasa dalam demokrasi. Namun ketika narasi sudah mengarah pada upaya mengganti pemerintahan di luar konstitusi, itu bukan lagi kritik, melainkan ancaman terhadap stabilitas negara,” katanya.
Ia juga menyoroti peran media sosial sebagai ruang yang rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, generasi muda dinilai perlu memiliki literasi digital yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.
“Ruang digital harus dimanfaatkan untuk edukasi politik yang konstruktif, bukan untuk menyebarkan narasi yang memecah belah,” ujarnya.
JAGA STABILITAS POLITIK
Pandangan serupa disampaikan oleh kalangan organisasi mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Nusantara (HMPN) menyatakan optimisme bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak akan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan ekstrem yang merugikan demokrasi.
Menurut Ferdiansyah, menjaga stabilitas politik menjadi semakin penting mengingat Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan global dan nasional. Sejumlah agenda strategis pemerintah, mulai dari diplomasi internasional hingga kerja sama pertahanan, membutuhkan dukungan kondisi domestik yang kondusif.
Ia mencontohkan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalin kerja sama energi dan pertahanan di tengah dinamika geopolitik global. Situasi ini, menurutnya, menuntut persatuan nasional agar Indonesia dapat mengambil posisi yang kuat di kancah internasional.
“Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan. Energi anak muda seharusnya diarahkan untuk membangun, bukan merusak tatanan demokrasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ferdiansyah menekankan bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan di tengah perbedaan. (E-2)
Desakan agar aparat penegak hukum mengusut pernyataan akademisi Saiful Mujani kian menguat setelah beredarnya potongan video yang memicu polemik terkait dugaan makar.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons santai pernyataan Saiful Mujani perihal menggulingkan Prabowo Subianto dari kursi kepresidenan.
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap dan memberikan fakta berkaitan dugaan makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi
Menurut Mahfud MD, pernyataan Presiden Prabowo terkait makar dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu harus dibuktikan secara hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved