Tiongkok Nilai Tekanan AS terhadap WTO tidak akan Berhasil

ANCAMAN Amerika Serikat (AS) terkait penarikan pengakuan status negara berkembang Tiongkok di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diyakini tidak akan berhasil. Taktik tekanan mengemuka menjelang negosiasi perdagangan yang dijadwalkan pekan ini.

Keniscayaan itu ditekankan laporan media pemerintah Tiongkok. Reaksi itu menindaklanjuti nota peringatan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump kepada Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer.

Dalam surat tersebut, WTO, organisasi yang mengoperasikan aturan perdagangan dari sistem global, dinilai menggunakan dikotomi yang ketinggalan zaman, antara negara maju dan negara berkembang. Hal itu membuat beberapa anggota WTO sulit mendapatkan keuntungan yang adit.

Apabila tidak terjadi kemajuan substansial untuk mereformasi aturan WTO dalam waktu 90 hari, Washington tidak akan mengakui status negara berkembang dalam keanggotaan WTO.

Nota peringatan dari Trump, menyoroti negara yang menyatakan dirinya sebagai negara berkmbembang dan secara tidak tepat mencari manfaat fleksibilitas aturan dan negosiasi WTO. Kemungkinan besar pernyataan itu mengarah kepada Tiongkok.

Baca juga: Sebut Baltimore Menjijikan, Trump Dituduh Rasis

Perunding utama AS dan Tiongkok dijadwalkan bertemu di Shanghai pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Pertemuan itu bertujuan menyelesaikan konflik perdagangan, yang menyebabkan serangan tarif dua arah dengan nilai lebih dari US$ 360 miliar.

"Washington jelas mengatur waktu penerbitan nota peringatan, yang berfungsi sebagai kepingan tawar-menawar baru dalam negosiasi perdagangan," bunyi laporan berisi pandangan yang diterbitkan kantor berita Xinhua, mengenai ancaman terhadap WTO.

"Akan tetapi, taktik menjatuhkan tekanan bukan hal baru bagi Tiongkok dan itu tidak pernah berhasil. Upaya hegemonik terbaru dari pemerintah AS yang menyerang WTO, diyakini menghantam tembok oposisi," lanjut laporan Xinhua.

Status negara berkembang dalam WTO memungkinkan sejumlah pemerintah menetapkan waktu lebih lama, untuk menerapkan komitmen perdagangan bebas. Berikut, kemampuan untuk melindungi beberapa industri dalam negeri dan mempertahankan kebijakan subsidi.

Di lain sisi, mantan pejabat tinggi perdagangan AS yang bertugas di WTO, Jennifer Hillman, menjelaskan manfaat yang diberikan kepada negara-negara dengan status khusus dalam banyak kasus, sudah lama berlalu.

Pemerintahan Trump kerap mengeluhkan aturan WTO yang dianggap tidak adil bagi AS. Negara ekonomi raksasa berupaya menekan sistem WTO, dengan menolak pengakuan nama sejumlah anggota baru dalam badan banding untuk penyelesaian sengketa, yang akan berhenti berfungsi akhir tahun ini.

Terlepas dari kritikan Trump, Washington sering memenangkan kasus yang diajukan kepada WTO. Laporan Xinhua kembali menekankan langkah AS mengacaukan prinsip-prinsip dasar WTO, tidak akan menghasilkan dampak signifikan, melainkan hanya kegagalan.

"Tekanan itu akan menimbulkan kontroversi dan kekacauan, sekaligus menempatkan hambatan baru dalam reformasi WTO," tegas pernyataan pihak Tiongkok. (AFP/OL-2)