Palestina Tolak Konferensi Bahrain Usulan AS

KONFERENSI Bahrain yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah berlangsung di Manama. Pertemuan yang dihadiri para sekutu AS di Timur Tengah bertujuan membahas aspek ekonomi dari proposal rencana perdamaian Israel-Palestina atau dikenal sebagai Deal of the Century.

Pemerintah Palestina menentang keras konferensi yang dikhawatirkan menghasilkan rekomendasi yang semakin menyulitkan bangsa Palestina.

"Mereka mengklaim konferensi ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian Palestina. Padahal, konferensi ini dibuat dengan niat yang tidak tulus, karena terdapat banyak kepentingan dari elite AS," tegas Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina, Rabu (26/6).

Lebih lanjut, dia menekankan pemerintah Palestina tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan di Manama. Menurutnya, itu sebuah pertanda kuat bahwa sejumlah rencana proyek besar di Palestina tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.

"Bagaimana mungkin sebuah konferensi yang membahas proyek pembangunan di Palestina, tapi tidak melibatkan pemerintah setempat? Kami seperti tidak diizinkan mengelola apa yang ada di Tanah Air," tuturnya.

"Sudah lebih dari 100 tahun kami menghadapi masalah seputar politik, berikut ekonomi. Masyarakat Palestina menuntut kemerdekaan dari penjajahan politik yang sedang berlangsung," imbuh Al Shun.

Baca juga: OIC Youth Indonesia Tegaskan Kembali Kemerdekaan Palestina

Begitu kemerdekaan diperoleh, pihaknya meyakini masyarakat Palestina bisa kembali bangkit. Dalam aspek ekonomi, pendidikan maupun politik. Dia menekankan proyek ekonomi yang dibahas dalam Konferensi Bahrain hanya akan mengambil hak dan mempersulit kehidupan rakyat Palestina.

"Kami menyerukan kepada Israel agar menyudahi aksi yang tidak benar, agar masyarakat Palestina bisa hidup tenang, seperti sedia kala. Kami tekankan sekali lagi pentingnya menjaga resolusi internasional untuk menegakkan hukum, terutama di daerah yang sedang dijajah," tukasnya.

Al Shun mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Israel gencar mengambil sumber pemasukan pemerintah Palestina, termasuk penerimaan pajak di wilayah tersebut. Niat pemerintah Israel memperluas basis penerimaan, lanjut dia, bahkan menghalalkan berbagai cara.

Dia mencontohkan dana bantuan bagi anak-anak pejuang Palestina yang gugur, dengan mudahnya diambil pihak Israel. Mereka mengklaim anak-anak tersebut sebagai keluarga teroris, sehingga tidak berhak menerima bantuan.

"Jelas tindakan itu bertentangan dari kesepakatan internasional dan tuduhan yang dilemparkan sangat tidak berdasar. Meski banyak tantangan menerpa, kami ingin tegaskan bahwa bangsa kami tetap tegar di tanah sendiri. Kami tidak akan menyerahkan tanah dan hasil bumi, bahkan penerimaan pajak kepada pemerintah Israel," tegasnya.(AFP/OL-5)