AS-Tiongkok Mulai Perundingan Babak Baru di Beijing

AMERIKA Serikat (AS) dan Tiongkok memulai perundingan putaran terbaru. Dua negara adidaya ekonomi bergerak menuju kesepakatan, di tengah upaya menyelesaikan konflik dagang yang mengguncang ekonomi global dalam beberapa bulan terakhir.

Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan AS Steven Mncuhin diperkirakan akan memulai perundingan babak baru di Beijing. Pembicaraan bilateral yang juga diikuti Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok Liu He, tidak lama setelah Tiongkok menerapkan regulasi baru yang dinilai sebagai tanda damai dalam pertikaian.

Baca juga: Sembilan Orang Ditangkap karena Sebar Hoaks Pemilu Thailand

Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump menyuarakan keinginannya untuk segera mengadakan seremoni penandatangan kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun, negosiasi tampaknya masih berlangsung mengingat banyaknya perbedaan. Apalagi Lighthizer berusaha mengecilkan harapan jelang pertemuan di Beijing, yang akan dilanjutkan lebih banyak pembicaraan di Washinton pada awal April.

"Saya memang berharap, tetapi tidak terlalu berharap. Jika ada banyak hal yang dapat dicapai, berarti semua berjalan baik. Apabila tidak demikian, kami akan mencari rencana lain," ujar Lighthizer kepada National Public Radio.

Kedua negara saling melemparkan serangan tarif terhadap komoditas bernilai ratusan miliar dolar sejak tahun lalu. Perang dagang telah mengguncang keberlangsungan dunia usaha, termasuk sektor pertanian di kedua negara. Pekan lalu, Trump menyarankan beberapa tarif harus tetap berlaku pasca terjadinya kesepakatan. Hal itu untuk memastikan janji Tiongkok.

Sejauh ini, Tiongkok telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi keluhan yang diklaim AS. Parlemen Tiongkok bahkan meloloskan undang-undang yang melindungi investor asing dari transfer teknologi secara paksa. Pun, PM Tiongkok Li Keqiang menekankan kembali janjinya untuk meningkatkan hukuman bagi pelanggar hak kekayaan intelektual.

"Kami akan terus memperluas akses perusahaan asing," tegas Li dalam Forum Boao untuk Asia, sebuah pertemuan tahunan yang diselenggarakan Tiongkok.

Walaupun AS mengecam praktik perdagangan Tiongkok, Lighthizer menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti AS anti-Tiongkok. "Menghentikan kebijakan yang memaksa alih teknologi tidak serta merta mencerminkan AS anti terhadap Tiongkok. Faktanya, para reformis mengatakan mereka itu pro-Tiongkok, karena membantu perekonomian," imbuh Lighthizer.

Para negosiator berharap dapat mengatasi perbedaan terkait beberapa isu. Di antaranya subsidi Tiongkok pada perusahaan milik negara dan kebijakan membangun perusahaan Tiongkok dalam sektor-sektor strategis.

"Saat berbicara dengan pemerintah AS, terdapat indikasi kebijakan subsidi menciptakan ketidakadilan dalam lapangan permainan. Khususnya antara perusahan asing dan domestik. Hal itu pasti akan terus dinegosiasikan," tutur Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Tiongkok, Jacob Parker.

Ketika Li menjabarkan rencana kebijakan pemerintah periode 2019, dia tidak menyebutkan kebijakan industri kontroversial Made in China 2025. Seperti diketahui, rencana tersebut menyerukan investor domestik untuk mengambil kendali terhadap sejumlah industri strategis.

Kalangan analis memandang Tiongkok masih bertekad mendorong kemandirian dan inovasi dalam praktik perdagangan. Beberapa perusahaan teknologi asing sudah lama diblokir dari pasar Tiongkok. Sebut saja Google, Facebook dan Amazon, yang mengalami pembatasan.

Financial Times melaporkan Tiongkok belum menyerah terhadap tuntutan perluasan akses pasar, sebagaimana disuarakan penyedia komputasi asing. Negeri Tirai Bambu sepertinya juga belum bisa melonggarkan pembatasan transfer data di luar negeri. Belum lama ini, akademisi dan birokrat Tiongkok mengkritik kebijakan AS yang berkaitan dengan perdagangan.

Baca juga: Erdogan Ingin Kembalikan Hagia Sophia Jadi Masjid

"Tiongkok tidak mempercayai pemerintah AS. Kami pun begitu, juga tidak percaya. Apakah data kami akan ditangani dengan tepat ketika berada di tangan pemerintah AS," pungkas pejabat dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok Xu Chengjin.

Pemerintah beserta parlemen AS kerap menyatakan keprihatinan terhadap isu pembagian data AS dengan perusahan Tiongkok. Baik AS maupun Tiongkok juga perlu membuat keputusan terkait pencabutan tarif hukuman terhadap komoditas bernilai miliaran dolar. Tentunya hal itu diikuti dengan penegakan kesepakatan. (AFP/OL-6)