Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Tiongkok Pangkas Pungutan Pajak

PEMERINTAH Tiongkok menurunkan target pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak. Langkah itu diambil di tengah upaya penanggulangan utang luar negeri, pelambatan ekonomi global dan konflik dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Dalam laporan kerja sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahunan, pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan 6-6,5%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi dan perang dagang, menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Satu tahun setelah NPC meningkatkan status Xi Jinping sebagai pemimpin negara yang paling kuat sejak Mao Zedong.

Baca juga: Proyek Arktik Rusia Perburuk Habitat Beruang Kutub

Sekitar 3.000 delegasi dari seluruh negeri berkumpul dalam pertemuan dengan pengamanan ketat. Salah satu isu krusial yang dibahas ialah pembentukan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

"Kami membuat sebuah penyesuaian yang moderat terhadap proyeksi. Berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap sejumlah faktor destabilisasi dan ketidakpastian yang memengaruhi kinerja ekonomi," bunyi laporan tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 6,5%. Meski realisasinya tercatat 6,6%, namun capain itu merupakan laju pertumbuhan paling lambat dalam tiga dekade terakhir. Kalangan analis memproyeksikan kinerja ekonomi domestik jauh lebih buruk daripada angka resmi. Tahun ini, tiga perempat provinsi menurunkan target pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.

Data ekonomi teranyar menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi Tiongkok, dengan realisasi pertumbuhan kuartal IV 2018 sebesar 6,4%. Pada Januari, barometer harga sektor industri mengalami penurunan, mendekati area konstraksi. Hal itu berpotensi menekan profit perusahaan. Kinerja impor Tiongkok pun terpantau turun mulai tahun ini. Aktivitas manufaktur berjalan melambat dalam tiga bulan terakhir, yang mencatatat kinerja terburuk pada Februari lalu.

Di lain sisi, pergerakan pasar saham Tiongkok yang naik turun belum lama ini berubah menjadi titik terang. Capaian tertinggi dalam delapan bulan terakhir, pada perdagangan Senin waktu setempat, dipengaruhi optimisme kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok. Guna menopang perekonomian nasional, Perdana Menteri (PM) Tiongkok, Li Keqiang, menekankan urgensi penguatan kebijakan fiskal. Pemerintah menetapkan pemangkasan pajak dan beban biaya korporasi sebesar 2 triliun yuan atau setara US$ 298,31 miliar.

Pemotongan pajak lebih agresif dari 2018 sebesar 1,3 triliun yuan, bertujuan mendukung sektor manufaktur, transportasi dan konstruksi. Li mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kinerja perusahaan eksportir, yang terdampak kebijakan tarif AS. Pemerintah, sambung dia, juga memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor manufaktur, dari 16% menjadi 13%. Sementara itu, PPN sektor transportasi dan konstruksi, masing-masing dipotong menjadi 9% dan 10%.

Pemerintah Tiongkok ingin menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan target 11 juta pekerjaan baru tahun ini. Langkah itu diharapkan menjaga tingkat pengangguraan perkotaan pada level 4,5%. Pada saat bersamaan, pemerintah segera memotong biaya jaminan sosial yang ditanggung korporasi.

Baca juga: Senat AS Desak Trump Bertindak Tegas dalam Kasus Khashoggi

Dalam upaya meningkatkan investasi infrastruktur, Kementerian Keuangan Tiongkok menaikkan kuota penerbitan obligasi khusus untuk pemerintah daerah. Dari besaran 1,35 triliun yuan per 2018, menjadi 2,15 triliun yuan tahun ini. Pendapatan pajak yang lebih rendah dan belanja negara yang lebih tinggi, mendorong target defisit anggaran dari 2,6% menjadi 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun target inflasi konsumen sepanjang 2019 ditetapkan 3%. Padahal, penurunan harga belum lama ini menyebabkan inflasi kurang dari 2%. Pemerintah Tiongkok harus melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan konsumsi domestik. (AFP/OL-6)