Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) adalah lewat program pemberdayaan masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rehabilitasi Sosial Rutilahu).
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, program bantuan KUBE memberikan pendampingan dalam berusaha. Hal itu dilakukan karena kendala yang dihadapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengembangkan usaha mereka tidak hanya karena kurang modal, juga minim keterampilan dan kelemahan dalam manajemen usaha, serta pangsa pasar yang terbatas.
Karena itu, kata Agus, Kemensos terus menekankan sosialisasi program tersebut kepada para pejabat dinas sosial di daerah Wilayah I, yakni di Sumatra dan Jawa Barat berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) KUBE dan Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
“Karena ini adalah program rutin Kementerian Sosial yang tidak bisa dilaksanakan sendiri maka sosialisasi ini penting agar mereka bisa siap dalam rangka mendukung suksesnya program kita,” ujar Agus.
Kelompok masyarakat prasejahtera diberikan bansos KUBE dan permodalan. Kemensos berharap dengan program-program itu mereka menjadi keluarga mandiri.
Program tersebut, ucapnya, berkontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Rasio Gini Indonesia bisa berkurang karena ‘kue’ pembangunan sudah dinikmati oleh KPM program KUBE. Di sisi lain, masyarakat penerima manfaat terbantu untuk sukses mengembangkan usaha yang mereka miliki.
“Kami harapkan mereka tidak hanya menjadi keluarga mandiri tetapi juga sukses mengembangkan usaha yang telah mereka kembangkan masing-masing,” terangnya.
Sementara Rehabilitasi Sosial Rutilahu juga banyak memberikan kontribusi terhadap pengurangan Gini Rasio karena kelayakan rumah dan lingkungan juga merupakan hal yang penting.
Salah satu indikator yang dilihat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan internal Kemensos dalam rangka melakukan pemeringkatan status keluarga juga poin layak atau tidak layak huni rumah keluarga serta kecukupan sarana di lingkungan.
Lebih lanjut, jelas Agus, dalam menyalurkan bantuan sosial, Kemensos menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat gotong royong.
Ini pula yang membedakan bansos di Kemensos dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. “Kemensos mendahului dan mengedepankan semangat kegotongroyongan yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di lapangan, Kemensos mengarahkan KPM berkaitan dengan KUBE dan memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada para penerima manfaat untuk menentukan jenis usaha yang mereka ingin kembangkan.
Dalam waktu dekat, Kemensos akan melakukan studi untuk mengetahui keberhasilan usaha yang dikembangkan oleh KPM. Dengan demikian, Kemensos bisa memiliki data atau masukan mengenai apa yang perlu disempurnakan jika ditemukan kekurangan.
“Ke depan kami ingin bansos KUBE selain bisa mengentaskan masyarakat prasejahtera dan menjadi mandiri tetapi juga kegiatan usahanya pun memberikan nilai tambah terhadap ekonomi Indonesia,” jelas Agus.
Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang lebih mengetahui jenis industri atau produk yang bisa diarahkan kepada KPM.
Selain itu, Kemensos akan berkoordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif selaku lembaga yang memiliki peta jalan pengembangan industri, terutama industri baru.
Kemensos juga sudah mulai berkoordinasi dengan forum Corporate Social Responsibility (CSR) terkait bidang kesejahteraan sosial.
Menurut Agus, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Ada sembilan kategori yang ditawarkan salah satunya Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
“Semakin besar partisipasi pihak nonperimerintah tentu akan semakin membantu percepatan suksesnya program-program pemerintah, khususnya program-program pelayanan sosial agar masyarakat bawah atau prasejahtera bisa memiliki rumah lebih layak untuk ditinggali dan memiliki lingkungan yang layak tempat mereka hidup,” tandasnya.
Mereka sukses
Salah satu cerita sukses program KUBE adalah yang dilakukan KUBE Regol Jaya, di Jalan Bugangan V, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.Karena itu, Kemensos kembali kucurkan bansos untuk 30 kelompok lagi di Semarang dengan dana senilai Rp600 juta.
KUBE merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan cara memberikan dana pancingan sebagai stimulasi agar keluarga kurang mampu tumbuh menjadi keluarga sejahtera.
Pada KUBE Regol Jaya yang beranggotakan 10 orang, telah dikucurkan dana Rp20 juta. Dari dana awal tersebut, kelompok usaha bersama ini kemudian membeli peralatan untuk pengolahan ikan dan modal usaha.
Hasilnya cukup luar biasa karena 10 ibu rumah tangga dalam kelompok itu mampu mengangkat perekonomian keluarga yang sebelumnya terpuruk.
Berbagai produk makanan dari ikan diolah dan dikemas cukup menarik, seperti bandeng presto, pepes ikan, otak-otak dan aneka masakan lain langsung dapat diterima pasar.
Kelezatan makanan hasil produksi KUBE Regol Jaya menjadi jaminan, meskipun hingga saat ini belum dapat memenuhi seluruh permintaan pasar. “Bukan tidak mau berkembang, tapi kekurangan modal usaha ini menjadi kendala,” kata Lastri, ketua kelompok itu.
Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu ketika menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI, Jumat (26/7) mengatakan, KUBE yang digulirkan oleh Kemensos memberi manfaat yang besar bagi warga, terutama para ibu rumah tangga dalam kelompok usaha tersebut.
Bukti nyata, lanjut Hevearita, adalah KUBE Regol Jaya. Dari bantuan modal usaha Rp20 juta, mereka kini telah mempunyai usaha bersama yang mampu menghasilkan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.
“Kami berencana mengadakan Festival KUBE.
Hal itu untuk memberikan semangat kepada kelompok usaha bersama untuk menjadi terbaik dari segi jenis usaha maupun penghasilan,” ujar Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dalam kunjungan kerja masa reses di Semarang, mengatakan langkah yang ditempuh pemerintah dalam program KUBE membuktikan KPM program PKH mempunyai potensi untuk bangkit secara ekonomi.
Dengan memberikan pan¬cingan modal usaha, ujar Marwan yang ditemani oleh anggota Komisi VIII DPR RI yakni Itet Tridjahati Sunarijanto, Diah Pitaloka, Endang Naria Astuti, dan Achmad Mustaqim, warga miskin yang sebelumnya hanya menerima program-program bantuan kini telah dapat bangkit.
“Keluarga miskin kita dorong untuk menunjukan potensi mereka seperti KUBE Regol Jaya di Semarang ini,” katanya.
Sepuluh juta warga miskin selama ini, lanjut Marwan Dasopang, dapat terentaskan dari kemiskinan dengan program tersebut. Sehingga ke depannya program KUBE yang dikucurkan pemerintah dengan nilai mencapai Rp50 miliar dapat digeser ke program sebagai dana pancingan untuk entaskan Kemiskinan.
“Kalau ini berjalan paling tidak 50% warga miskin terkurangi,” imbuhnya.
Selain anggaran modal usaha kelompok dari Kemensos, menurut Marwan, langkah untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dengan mendorong kemudahan pinjaman modal usaha bagi kelompok usaha bersama. “Caranya memberikan jaminan kepada bank atau pihak lain bahwa kelompok ini layak diberikan pinjaman modal,” ujar Marwan Dasopang. (Hym/AS/S1-25)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved