Kekerasan di Day Care Yogyakarta, DPR: Negara tak Boleh Lengah Lindungi Anak

KASUS kekerasan terhadap anak di Day care Yogyakarta merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan sekaligus tamparan keras bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan data kepolisian, sedikitnya 53 anak balita menjadi korban kekerasan fisik dan verbal, dari total sekitar 103 anak yang pernah dititipkan di fasilitas tersebut .

Menurut Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum oleh individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam perlindungan anak. Singgih menjelaskan bahwa banyak Day care tumbuh tanpa pengawasan ketat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Padahal, standar operasional prosedur (SOP) untuk fasilitas pengasuhan anak sebenarnya telah tersedia.

"Day care seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kasus ini, justru terjadi dugaan perlakuan tidak manusiawi, mulai dari penelantaran hingga kekerasan fisik yang menyebabkan trauma mendalam bagi anak-anak," tegas Singgih dikutip dari keterangan yang diterima, Minggu (26/4).

Baca juga : Respons Wali Kota Yogyakarta Terima Orangtua Korban Dugaan Kekerasan di Day Care

Singgih juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan seperti ruang ber-AC, tempat tidur layak, dan sarana edukatif dengan kondisi nyata, menunjukkan adanya unsur penipuan terhadap orangtua sebagai konsumen layanan.

Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial dan perlindungan anak, Singgih mendorong perlunya penegakan hukum yang tegas agar kasus tersebut tidak terulang lagi. Singgih mendesak aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar, termasuk kemungkinan adanya pembiaran sistematis oleh pengelola. Penetapan 13 tersangka harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan berkeadilan .

"Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu melakukan sweeping dan audit menyeluruh terhadap seluruh day care di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap standar perizinan dan perlindungan anak," ungkapnya.

Baca juga : Polresta Yogyakarta Tetapkan 13 Tersangka Kekerasan terhadap Anak di Day Care

Singgih juga mendesak perlunya disusun regulasi yang lebih tegas dan terintegrasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), termasuk kewajiban. Selain itu juga perlu ada mekanisme pelaporan cepat dan aman bagi orang tua maupun tenaga kerja di dalam day care, agar potensi kekerasan seperti yang terjadi di Littel Aresha, dapati dicegah sedini mungkin

"Kami di komisi VIII DPR  mengapresiasi langkah Kementerian PPPA yang telah menurunkan tim pendampingan bagi korban," beber Singgih. 

Namun demikian, pemulihan terhadap korban harus dilakukan secara lebih menyeluruh yaitu mencakup pendampingan psikologis jangka panjang, perlindungan hukum bagi keluarga korban serta rehabilitasi sosial terhadap korban 

Singgih menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem pengasuhan anak di Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan pembiaran. Anak adalah amanah sekaligus masa depan bangsa. Setiap bentuk kekerasan terhadap mereka adalah pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan konstitusi.

Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sekaligus memastikan lahirnya kebijakan yang mampu menjamin keamanan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia ke depan. (E-4)