Komnas Haji Soroti Pengetatan Akses Mekah, Kartu Nusuk jadi Kunci

PEMERINTAH Arab Saudi memberlakukan pembatasan ketat akses masuk ke Kota Suci Mekah, termasuk kawasan Masjidil Haram, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kebijakan ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari sistem pengendalian yang telah diterapkan sejak pascapandemi Covid-19 sekitar 2023.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menjelaskan bahwa pengetatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, kehati-hatian, serta memudahkan otoritas Saudi dalam mengidentifikasi jemaah dari berbagai negara.

"Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Sudah lama sebetulnya, seingat saya itu dari 2023 setelah pandemi. Ini dalam rangka otoritas Arab Saudi melakukan monitoring, pengawasan, dan meningkatkan kehati-hatian, serta memudahkan identifikasi terhadap jemaah dari berbagai negara," kata Mustolih saat dihubungi, Senin (13/4).

Baca juga : Kemenhaj Pastikan Kartu Nusuk Jemaah Haji 2026 Siap 100 Persen, Dibagikan di Embarkasi

Ia menambahkan, kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh maraknya jemaah haji ilegal yang tidak menggunakan visa resmi. Awalnya, pengawasan hanya berbasis visa, namun kemudian diperkuat dengan sistem tasreh (izin masuk area haji) hingga penggunaan kartu Nusuk sebagai identitas utama jemaah.

"Karena memang ini juga dilatari oleh banyaknya jemaah haji ilegal, yang tidak menggunakan visa resmi. Awalnya pengetatan hanya pakai visa, tapi kemudian dilapisi dengan tasreh dan sekarang dengan nusuk," jelasnya.

Saat ini, setiap jemaah yang memasuki wilayah Mekah dan area puncak ibadah haji seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina wajib memiliki kartu nusuk. Kartu ini menjadi dokumen penting sekaligus akses resmi untuk mobilitas selama ibadah haji.

Baca juga : Ketua Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kesiapan Haji 2026: Visa Rampung, Kartu Nusuk Siap Distribusi

Menurut Mustolih, terdapat inovasi baru pada tahun ini, di mana kartu Nusuk ditargetkan sudah dibagikan kepada jemaah sebelum keberangkatan dari Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pihak syarikat (perusahaan layanan haji di Arab Saudi) kini diwajibkan memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

"Terobosan Kemenhaj patut diapresiasi, karena targetnya nusuk sudah diberikan sebelum jemaah berangkat. Jadi tidak seperti tahun lalu, di mana banyak jemaah sampai puncak haji belum mendapatkan kartu akses," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kartu nusuk harus dijaga dengan baik dan selalu dibawa oleh jemaah selama 24 jam, karena kehilangan kartu tersebut akan menyulitkan akses ke berbagai lokasi penting.

"Kartu nusuk itu tidak boleh hilang. Harus melekat 24 jam di badan, karena itu semacam kartu akses. Kalau hilang, nyari gantinya sulit, dan bisa menghambat masuk ke Masjidil Haram," tegasnya.

Selain itu, untuk memasuki wilayah Mekah, jemaah juga harus melalui setidaknya lima checkpoint yang dijaga ketat oleh aparat keamanan Arab Saudi, termasuk polisi dan militer. Pemeriksaan dilakukan berlapis untuk memastikan hanya jemaah resmi yang dapat mengakses area ibadah.

Mustolih menilai, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga menjadi faktor yang membuat pengamanan tahun ini semakin diperketat.

"Apalagi dalam kondisi Timur Tengah yang sedang mengalami konflik, saya kira tingkat pengetatan dan kesiagaan otoritas Arab Saudi akan berlipat," ucapnya.

Dengan sistem berlapis ini, mulai dari visa, tasreh, hingga kartu nusuk, pemerintah Arab Saudi berupaya menekan keberadaan jemaah ilegal sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan tertib, aman, dan terkontrol. (H-3)