Uang Receh, Ember Cat, dan Bisik-bisik Manfaat Dana Haji

DI Aula Asrama Haji Sudiang, Makassar, yang riuh oleh ribuan jemaah, Kamiseng, 46, lebih banyak diam. Pria asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, ini membawa serta puluhan tahun kisahnya sebagai tukang becak, yang berujung pada satu momen hening.

Namanya dan sang istri, Risnawati, 40,  terpampang dalam daftar jemaah calon haji (JCH) kloter 12 Embarkasi Makassar. 

Keberangkatan mereka pada tahun 2026 ini menjadi bukti nyata dari skema besar yang seringkali hanya menjadi angka. Dana haji yang terjaga dan manfaatnya yang akhirnya benar-benar terasa.

Kamiseng adalah wajah dari jutaan rakyat kecil yang bermimpi ke Tanah Suci. Bedanya, ia adalah bukti hidup bahwa pengelolaan dana yang prudent bisa memangkas mimpi yang semula dirasa mustahil.

Saat mendaftar pada 2013, ia hanya pasrah jika waktu tunggu bisa membentang puluhan tahun. "Dulu ada kabar bisa sampai 50 tahun menunggu," katanya singkat, Selasa (28/4). 

Kenyataannya, ia hanya menunggu 13 tahun. Di sinilah titik temu antara kebijakan dan realitas di akar rumput. Pengelolaan dana setoran awal jemaah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan kebijakan baru Kementerian Agama (kini Kemenhaj) bukan sekadar istilah teknis di atas kertas. 

Kebijakan optimalisasi dana, melalui investasi syariah yang aman dan likuid, telah menjadi mesin yang memperpendek antrean.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj Sulawesi Selatan, M Ikbal Ismail, mengonfirmasi hal ini. "Tahun lalu, waiting list di Bantaeng bisa 50 tahun. Sekarang, alhamdulillah, paling lama di seluruh Indonesia rata-rata 26 tahun," ujarnya.

Manfaat itu tidak datang dalam bentuk kemewahan, melainkan kepastian yang dibeli dengan uang receh. Selama lebih dari dua dekade, Kamiseng mengayuh becaknya di Mamuju, Sulawesi Barat, dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 per hari. 

Separuhnya dikuasai istri untuk biaya hidup dan sekolah anak. Sisanya? Masuk ke dalam dua ember bekas cat ukuran 5 kilogram yang disimpan di sudut kamar.

Tidak ada rekening bank, tidak ada investasi saham. Hanya lipatan-lipatan uang kertas pecahan Rp2.000 dan Rp5.000. "Malu ke bank, uang saya cuma segini. Jadi pakai celengan ember, dilubangi trus dilem," katanya.

Ini adalah potret ketidakpercayaan diri yang justru menjadi ironi. Uang masyarakat kecil yang jumlahnya triliunan rupiah, dikelola dengan standar keuangan modern oleh negara, sementara penabungnya masih menyimpan rupiah demi rupiah di dalam ember cat.

Ketika pertama kali membuka ember itu untuk mendaftar, isinya Rp25 juta. Ketika dibuka lagi untuk pelunasan, jumlahnya cukup untuk menutup biaya yang sekitar Rp30 juta per orang. 

"Lebih, masih ada sisa untuk bekal," timpal Risnawati. 

Apa yang mereka kumpulkan dengan cara konvensional, perjalanannya dipercepat oleh pengelolaan dana yang modern.

Uang setoran awal jemaah seperti Kamiseng tidak hanya diam. Ia dikelola, diinvestasikan, dan hasilnya disalurkan untuk mensubsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar lunas setiap jemaah. 

Tanpa mekanisme subsidi silang dari nilai manfaat ini, biaya haji 2026 riil bisa dua hingga tiga kali lipat lebih mahal, dan daftar antre puluhan tahun bisa jadi tetap sekadar mimpi.

Kamiseng bahkan sempat menjadi bahan tertawaan saat mengendarai becaknya ke kantor Kemenag saat itu untuk menyetor pelunasan. "Waktu saya bilang mau bayar haji, mereka tertawa," kenangnya. 

Kini, tawa itu mungkin akan berubah menjadi haru saat becak yang sama suatu hari akan kosong di pangkalannya, karena pengayuhnya tengah melontar jumrah di Mina.

Dari aula Asrama Haji Sudiang, Kamiseng dan istrinya melangkah untuk verifikasi. Tidak ada lagi ember cat. Yang ada hanyalah secarik smart card nusuk yang menjadi penanda bahwa dana mereka, yang dulu hanya recehan, kini telah menjadi tiket menuju Tanah Sucii.

Sebuah bukti bahwa ketika dana umat dikelola secara transparan, manfaatnya akan kembali, menemui mereka yang paling berhak, salah satunya tukang becak yang telah menabung mimpi puluhan tahun lamanya. (Z-10)