Tata Kelola AI jadi Kunci Mitigasi Risiko dan Keamanan Data Nasional

PEMERINTAH Indonesia menegaskan bahwa penguatan tata kelola kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) merupakan langkah krusial untuk memitigasi risiko teknologi sekaligus menjamin keamanan data masyarakat. Langkah ini diambil seiring dengan semakin canggihnya kemampuan AI yang kini mampu menciptakan realitas sintetik.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah sulitnya membedakan antara hasil fabrikasi AI dengan kondisi nyata di dunia fisik. Fenomena ini menuntut adanya kerangka kerja yang solid agar teknologi tetap memberikan manfaat optimal.

"Kita menyebutnya sebagai synthetic reality atau realitas sintetik. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi," ujar Nezar dalam keterangan pers resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (9/4).

Baca juga : AI Disebut akan Menjadi Bagian Integral Sistem Hukum Modern di Indonesia

AI sebagai Alat Pemberdayaan, Bukan Pengganti Manusia

Pemerintah menekankan prinsip bahwa AI harus tetap berada di bawah kendali manusia (human-in-the-loop), terutama dalam proses pengambilan keputusan yang krusial. Nezar menegaskan bahwa teknologi ini tidak dirancang untuk menggeser peran manusia secara total.

“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan atau empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.

Selain aspek keamanan, pemerintah melihat AI sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan diyakini dapat tercapai jika pemanfaatan data berskala besar dikelola dengan bertanggung jawab.

Baca juga : Cerita Prabowo Jadi Korban AI: Kaget Bisa Nyanyi Bagus di YouTube dan Fasih Bahasa Arab

Dalam peta jalan pengembangan AI di Indonesia, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi pelopor. BUMN diharapkan memimpin dalam aspek inovasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kedaulatan data nasional.

Untuk mendukung ekosistem tersebut, pemerintah saat ini tengah merampungkan sejumlah instrumen regulasi strategis. Fokus utamanya adalah memastikan teknologi berjalan di atas koridor etika dan keamanan yang ketat.

“Mohon doanya semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan,” pungkas Nezar. (Ant/H-3)