Kasus Campak Merebak, Kesadaran Hidup Sehat dan Penguatan Imunisasi Nasional Mesti Ditingkatkan

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kesadaran hidup sehat dan penguatan imunisasi guna memperkuat sistem kesehatan nasional menyusul terjadinya peningkatan kasus campak sejak awal 2026. 

Merebaknya kasus campak di Indonesia sejak awal 2026 dinilai harus menjadi alarm bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menerapkan pola hidup sehat, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi sistem kesehatan nasional yang kuat.

“Merebaknya kasus campak sejak awal tahun ini harus menjadi momentum bagi kita untuk membangun kesadaran bersama dalam merealisasikan pola hidup sehat masyarakat Indonesia,” kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Bahaya Penyakit Campak di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/4).

Baca juga : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Gelar Imunisasi Campak, Sasar 6.000 Balita

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari tersebut menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, serta Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso sebagai narasumber.

Menurut Lestari, pembangunan pola hidup sehat merupakan bagian dari upaya perlindungan negara terhadap warga melalui pemenuhan aspek mendasar, yakni kesehatan. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan terjadinya penurunan kekebalan kelompok atau herd immunity di bawah 95 persen yang memicu lonjakan kasus campak secara signifikan.

Penurunan cakupan imunisasi Campak-Rubella (MR), lanjut Lestari, dipengaruhi sejumlah faktor seperti misinformasi dan hoaks antivaksin, gangguan layanan kesehatan selama pandemi COVID-19, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap imunisasi.

Baca juga : Badan POM Keluarkan Izin Penggunaan Vaksin Campak untuk Orang Dewasa

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai seluruh data tersebut harus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan arah kebijakan pencegahan penyakit sekaligus memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional.

“Kesadaran kolektif untuk hidup sehat harus konsisten dibangun mulai dari lingkup keluarga dalam memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI.

Ia juga mendorong para pemangku kepentingan melakukan pembenahan sistem kesehatan secara fundamental agar perlindungan kesehatan sebagai hak warga negara dapat benar-benar diwujudkan.

Pemerintah Pantau Lonjakan Kasus Campak

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan pemerintah telah memiliki sistem monitoring kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit menular, termasuk campak.

Menurut Siti, peningkatan kasus campak dan suspek campak mulai terlihat sejak akhir 2025 dan mencapai puncaknya pada pekan pertama 2026 dengan 2.932 suspek campak dan 2.220 kasus terkonfirmasi secara klinis.

Kasus campak baru menunjukkan tren penurunan pada pekan kedua Maret 2026. Sejumlah provinsi dengan lonjakan kasus tercatat memiliki cakupan imunisasi campak yang rendah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan outbreak response immunization berupa pemberian imunisasi tambahan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Selain itu, dilakukan pula pelengkapan imunisasi bagi bayi dan balita.

Kementerian Kesehatan juga menerbitkan Surat Kewaspadaan terhadap Penyakit Campak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan nomor HK.02.02/C/1602/2026 sebagai pedoman kewaspadaan di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

Vaksinasi Terbukti Tekan Kematian Akibat Campak

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama menjelaskan meningkatnya perhatian terhadap campak terjadi karena lonjakan kasus, adanya tenaga medis yang meninggal akibat campak, serta laporan kasus di Australia yang berasal dari pelaku perjalanan dari Jakarta.

Menurut Tjandra, campak bukan penyakit baru dan telah tercatat sebagai salah satu wabah sejak abad ke-9 SM. Namun dalam 25 tahun terakhir, vaksinasi campak terbukti mampu menyelamatkan sekitar 57 juta jiwa dari kematian.

“Dampak vaksinasi terhadap penurunan penularan kasus campak sangat besar,” tegas Tjandra.

Ia menyarankan peningkatan vaksinasi campak tidak hanya pada anak dan balita, tetapi juga pada kelompok dewasa untuk menekan angka penularan.

DPR Dorong Optimalisasi Program Imunisasi

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai Indonesia saat ini menghadapi kejadian luar biasa campak di sejumlah daerah sehingga memerlukan perhatian serius bersama.

Menurut Felly, program imunisasi merupakan program wajib pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah daerah. Ia menegaskan campak merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Felly berharap program imunisasi dan pencegahan yang telah dirancang dapat direalisasikan secara optimal bagi seluruh masyarakat.

Penguatan Layanan Primer dan Edukasi Publik

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer melalui pendekatan promotif dan preventif, terutama peningkatan cakupan imunisasi.

Menurut Piprim, negara akan kewalahan menghadapi wabah apabila terlalu berfokus pada layanan kuratif sementara layanan primer masih lemah. Ia menilai keberadaan posyandu menjadi fondasi penting dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Sementara itu, wartawan senior Usman Kansong menyoroti maraknya disinformasi antivaksin di media sosial, termasuk pernyataan seorang dokter yang mengampanyekan penolakan vaksin dengan menonjolkan efek samping.

Usman menilai penyebaran informasi keliru tersebut berpotensi menghambat pengendalian campak yang sebenarnya efektif dicegah melalui vaksinasi. Ia mendorong peningkatan edukasi publik melalui sosialisasi yang benar mengenai pentingnya imunisasi untuk mencegah penyebaran campak.