DPR Ajak Seluruh Pihak Wujudkan Solidaritas dan Aksi Nyata untuk Korban Bencana Sumatra

BEBERAPA wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali dilanda musibah banjir bandang, tanah longsor, dan gempa dalam beberapa waktu terakhir. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak bencana ini tersebar di puluhan kabupaten/kota, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, rumah, dan mengancam keselamatan jiwa.

Menyikapi kondisi ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menyampaikan keprihatinan dan empati yang mendalam.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada para saudara kita yang terdampak dan keluarga yang kehilangan orang tercinta di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita turut berduka. Semoga para korban yang meninggal dunia diterima di sisi-Nya, yang luka-luka cepat sembuh, dan semua yang terdampak diberikan ketabahan," ujar Aprozi Alam dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/11).

Baca juga : BMKG: Waspada Potensi Longsor dan Banjir Bandang akibat Gempa Garut

Berdasarkan data BNPB, bencana banjir dan tanah longsor ini melanda wilayah yang cukup luas Sumatra. Untuk Aceh, banjir dan tanah longsor terjadi Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Singkil, dan Bireun. Sedangkan untuk wilayah Sumatra Utara, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, serta Nias. 

Bahkan Di Padang Sidempuan, banjir pada 25 November 2025, misalnya, telah mengakibatkan sekitar 220 jiwa dan 17 unit rumah terdampak, serta satu orang dilaporkan hilang. Gempa tektonik 6,3 M di laut barat laut Sinabang, Aceh, yang getarannya terasa hingga Medan juga menambah daftar kekhawatiran. Cuaca ekstrem ini, yang dipicu salah satunya oleh Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B, telah meningkatkan risiko secara signifikan.

Di Kabupaten Agam, banjir pada 25 November 2025, tercatat 42 kepala keluarga/143 jiwa dan 21 unit rumah terdampak. 

Baca juga : Walhi: Bencana di Sumatra Merupakan Bencana Ekologis, Bukan Semata Dampak Siklon

"Saat ini, saudara-saudara kita membutuhkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, selimut, obat-obatan, dan trauma healing. Mari kita salurkan bantuan melalui lembaga-lembaga terpercaya sebagai wujud nyata Solidaritas Indonesia. Bantuan sekecil apa pun akan sangat berarti untuk meringankan beban mereka," imbuh dia.

Selain mendorong respon tanggap darurat, Legislator Golkar Dapil Lampung ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memitigasi bencana di masa depan. Aprozi mengusulkan perlunya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya.

Selain itu ia juga mendorong perlunya evaluasi dan penegakan hukum tata ruang secara menyeluruh di daerah rawan bencana. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), harus dilakukan secara tegas. Aprozi juga menyarankan perlunya ada penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dalam mengantisipasi bencana.

Menurut Aprozi, pemerintah bersama elemen masyarakat lainnya perlu bersinergi melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan. Oleh karenanya ia menilai bahwa sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus lebih digencarkan hingga ke tingkat desa.

"Kita ini tidak bisa hanya berfokus pada respons darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian material di masa depan. Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana.  Komisi VIII DPR juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat tardapak banjir," tegas Aprozi. (H-2)