Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Cak Imin mengatakan kepatuhan badan usaha untuk membantu pekerja memenuhi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa membantu menguatkan Universal Health Coverage (UHC).
"Dengan bergotong-royong agar sistem jaminan kesehatan nasional ini berjalan dengan baik. Komitmen kita bersama adalah kepatuhan kita semua untuk mewujudkan JKN yang kuat, keberlanjutan program JKN sebagai wujud jalan menuju UHC, pelayanan kesehatan untuk semua," kata Cak Imin dalam acara Satya JKN Award 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia mengatakan badan usaha yang mendukung JKN dan UHC adalah bentuk solidaritas sosial serta investasi jangka panjang badan usaha untuk pekerja semakin produktif, biaya operasional jangka panjang menurun, memperkuat stabilitas, hingga keberlanjutan ekonomi nasional.
Cak Imin menegaskan JKN kini menjadi gerakan gotong royong yang menegakkan keadilan sosial untuk memutus mata rantai ketimpangan-ketimpangan kesehatan dan ekonomi.
"Sehingga yang kaya membantu yang miskin, pengusaha membantu pekerjanya, dan pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin. Sampai hari ini pemerintah membantu 96 juta melalui program penerima bantuan iuran tidak kurang angkanya Rp60 triliun," ungkapnya.
Diketahui BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.
Penghargaan tersebut bukan hanya apresiasi, penghormatan, dan pemberian pemenang tetapi pengakuan negara atas kiprah dan perjuangan para badan usaha swasta maupun BUMN yang telah memperhatikan para karyawannya untuk taat menjadi kontributor aktif dalam proses pelaksanaan.
"Terima kasih atas kiprahnya karena komitmen kita adalah menghadirkan jaminan kesehatan nasional yang kuat yang memberikan solusi bagi kesehatan masyarakat kita," pungkasnya. (H-3)
BPJS Kesehatan meluncurkan program TANGGAP untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas layanan JKN di Indonesia.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan mengenai kenaikan iuran peserta JKN.
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2026–203, ini daftarnya.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori desil 6 pada BPJS Kesehatan.
KEBIJAKAN penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai APBN mulai menimbulkan dampak di daerah.
KOORDINATOR Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar penonaktifan peserta PBI JKN dan PBPU BPJS Kesehatan tidak dilakukan secara objektif.
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bertujuan memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Rio juga menjelaskan penonaktifan 11 juta PBI JKN secara mendadak merupakan pelajaran yang seharusnya tidak terulang.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kelompok masyarakat terkaya justru terdaftar sebagai penerima program bantuan iuran atau penerima PBI program Jaminan Kesehatan Nasional JKN
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved