Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGEMBANGAN fasilitas refund driver fuel (RDF) dinilai menjadi salah satu solusi penanganan isu sampah khususnya terkait mengatasi tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal di sejumlah daerah.
Pasalnya, pengembangan fasilitas RDF lebih efektif dan efisien karena pengelolaan sampah melalui fasilitas RDF bisa digunakan sebagai bahan bakar energi lain seperti untuk bahan bakar PLTU dan energi listrik.
"Saya rekomendasikan agar semua lintas lini alokasi APBD dialokasikan untuk pengembangan fasilitas RDF sebagai solusi penanganan isu sampah khususnya TPA ilegal di Jawa Tengah," kata Andiniya KP, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Golkar, usai bertemu dengan akademisi, Walhi, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Semarang, Jateng. Ia pun mendorong agar persolan sampah tidak ditangani secara setengah-setengah serta mesti serius dan berkesinambungan sehingga semua elemen harus bergerak sejalan.
"Kita sesuaikan dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19 dan 20. Jangan dibakar (terbuka), dan jangan ditimbun, tapi dorong ke ekonomi sirkular, ini win win solution. Kebijakan ini didukung Permen ESDM Nomor 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan yang mengatur kewajiban PLN dan industri semen untuk menyerap pasokan energi terbarukan termasuk RDF," imbuhnya.
"Nanti kalau mau dikembangkan, terkait sampah organik bisa dialirkan ke biogas skala desa, arenanya tepat karena adanya pertanian dan peternakan," imbuhnya.
Andiniya berharap hasil diskusi dengan berbagai elemen tersebut bisa menjadi titik terang dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Di antaranya, hal mendasar terkait soal pemilahan sampah. Masyarakat seringkali membuang sampah dicampur jadi satu antara sampah basah dan kering serta sampah organik dan anorganik.
"Ke depan, perlu ada perencanaan dengan tim teknik dan praktik untuk memetakan rancangan yang lebih efisien terkait logistik dan pemilahan. Smart spending ini penting buat green economy yang bersifat swasembada sehingga bisa long term dan tak hanya disuntik pemerintah atau program CSR swasta," ujar Andiniya.
Ia menambahkan selain solusi jangka pendek juga perlu dilakukan solusi jangka panjang. Pendidikan kepada anak-anak sejak dini dalam menyikapi sampah, terutama dalam memilah sampah dan membuangnya. Dengan mental anak-anak yang sudah terbentuk, ke depan akan lebih ringan kerjanya.
"Selain pendidikan kepada anak-anak, juga pelatihan kepada mereka yang akan mengelola sampah hingga menjadi RDF. Pelatihan ini akan didukung Dinas Kementerian Lingkungan Hidup Jawa Tengah. Sampah sangat bernilai ekonomi apabila dikelola benar dengan membentuk manajemen yang baik," pungkas Andiniya. (H-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Presiden menilai pendekatan teknologi sederhana yang digunakan mampu menghasilkan sistem yang efektif dan aplikatif.
Dalam konteks nasional, pemerintah menargetkan tingkat penanganan sampah mencapai 63,41 persen pada 2026.
Berbagai jenis material seperti banner, tekstil, plastik, hingga limbah organik ditampilkan dalam proses transformasinya menjadi produk fungsional.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PERJUANGKAN solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Wayan Koster meneken kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved