Kemensos Telusuri Temuan Penerima Bansos yang Berprofesi Dokter, Manajer hingga Pegawai BUMN

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menelusuri ribuan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.

"Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip Antara, Kamis (7/8).

Temuan ini berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mendeteksi anomali status pekerjaan pada rekening penerima bansos selama semester pertama tahun ini. Dari data PPATK, terdapat:

Baca juga : PPATK Perlu Wewenang Investigasi untuk Evaluasi Penerima Bansos

• 27.932 penerima tercatat sebagai pegawai BUMN,
• 7.479 orang berstatus dokter,
• dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajer.

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bansos harus berasal dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mensos Saifullah menyebut pihaknya sedang mendalami temuan ini bersama PPATK dan lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah. Verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bansos tepat sasaran.

“Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel, kalau tidak sesuai semua kami evaluasi,” ujarnya.

Jika nantinya terbukti ada penerima bansos yang tidak layak, Kemensos akan memblokir rekening terkait dan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang lebih berhak.

Langkah ini, kata Saifullah, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung transparan, adil, dan berbasis data, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. (P-4)