Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengimbau para travel haji mengembalikan dana calon jemaah haji. Itu disebabkan karena kendala soal visa haji furoda yang tak terbit berasal dari keputusan Pemerintah Arab Saudi.
"Kalau memang calon jamaah ingin menyimpan dananya di travel untuk persiapan haji furoda tahun depan, silahkan. Tapi kalau tidak, kembalikan secara utuh. Ini soal kepercayaan publik yang harus dijaga," tutup Abdul Wachid, di Jakarta, Minggu (1/6).
Ia mengaku bahwa Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi sempat memberikan sinyal bahwa Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji.
"Sejak tahun lalu, kami sudah menangkap persoalan ini. Saat itu, Konjen menyampaikan akan ada pengetatan dari Pemerintah Arab Saudi terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda. Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar Abdul Wachid.
Visa haji khusus atau haji furoda merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Kuota yang diberikan pun menjadi kewenangan pemerintah Arab. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga terdampak kebijakan ini. Biro perjalanan penyelenggara haji furoda pun turut mengeluhkan sebab mereka telah membayar awal, akomodasi, penerbangan, dan persiapan calon jemaah di Arafah dan Mina.
"Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar," tukasnya. (H-4)
ANGGOTA Komisi VIII DPR An'im Falachuddin meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan sosialisasi bahwa visa haji furoda 2026 tak diterbitkan.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menanggapi terkait tidak diterbitkannya visa haji furoda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
KETUA Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran haji non-kuota, khususnya visa Haji Furoda.
Arab Saudi dipastikan tak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Kemenhaj meminta publik waspada tawaran haji tanpa antre yang rawan penipuan dan pidana.
Kemenhaj dan KJRI Jeddah memperingatkan WNI agar tidak tergiur haji ilegal. Pelanggar terancam denda besar, deportasi, hingga sanksi cekal masuk Arab Saudi 10 tahun.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan calon jemaah haji untuk lebih berhati-hati ketika memilih keberangkatan, untuk haji khusus atau haji furoda
YLKI menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund akibat Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda.
Dengan adanya kebijakan Arab Saudi yang tidak akan mengeluarkan visa haji non kuota ini, maka menjadi kewajiban pihak perusahaan travel mengembalikan dana yang sudah disetor.
Amaludin menyarankan ada kuota tambahan yang diatur secara proporsional antara haji reguler dan haji khusus, termasuk furoda.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa ketidakterbitan visa bagi jemaah haji furoda pada musim haji tahun ini tidak dapat dibebankan kepada pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved