Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan kepastian perihal refund. Hal itu menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa untuk jamaah haji furoda.
"Berkaitan dengan hal tersebut banyak konsumen yang dirugikan karena sudah membayar uang. Oleh karena itu YLKI mendesak pemerintah harus memastikan jemaah haji furoda bisa mendapatkan refund uang dengan prinsip adil, wajar, dan transparan," kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangannya, Minggu (1/6).
YLKI meminta pemerintah mengawasi secara ketat pengembalian refund uang jemaah haji kepada konsumen. Selain itu memastikan kapan waktu pengembalian uang tersebut hingga konsumen mendapatkan kepastian refund.
Selanjutnya, pemerintah harus mewaspadai agen yang masih menawarkan kuota jamaah haji furoda kepada konsumen dan menyetop aktivitas penjualan agen tersebut.
YLKI membuka posko pengaduan bagi para jemaah haji. Keluhan dan masukan bisa disampaikan melalui alamat kantor YLKI di Jalan Pancoran Barat VII No 1, Duren Tiga, Jakarta Selatan atau email konsumen@ylki.or.id.
"Pengaduan dan masukan para konsumen haji sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan haji yang lebih baik dan memastikan bahwa jamaah mendapatkan hak-hak nya saat melaksanakan ibadah haji," kata Niti.
YLKI menyebut akan bersurat ke pemerintah untuk melakukan pendataan jumlah dan nama jamaah haji furoda yang gagal berangkat, serta mengawasi pengembalian refund uang konsumen
"Secara makro KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) harus turun tangan mengawasi praktik agar dapat berjalan dengan fair dan terbebas dari praktik persaingan usaha tidak sehat," pungkasnya. (H-4)
REGULASI yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda perlu disusun setelah calon jemaah haji yang gagal berangkat lantar visa haji furoda tak terbit
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid di Madinah menyebut isu visa haji furoda telah dibahas oleh Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sebagai langkah antisipasi sejak Mei 2024.
Semua pihak diminta untuk menjaga ketenangan dan harapan dalam dinamika terbit atau tidaknya Visa Haji Mujamalah jalur Individu atau Visa Furoda pada pelaksanaan haji tahun 1446 H / 2025 M.
PEMERINTAH Arab Saudi dikabarkan telah resmi menutup pelayanan visa haji. Penutupan itu berlaku untuk seluruh jenis visa haji, padahal visa haji furoda belum terbit.
KETERLAMBATAN penerbitan visa haji furoda yang terjadi saat ini membuat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) was-was.
ANGGOTA Komisi VIII DPR An'im Falachuddin meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan sosialisasi bahwa visa haji furoda 2026 tak diterbitkan.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menanggapi terkait tidak diterbitkannya visa haji furoda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
KETUA Komnas Haji, Mustolih Siradj, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran haji non-kuota, khususnya visa Haji Furoda.
Arab Saudi dipastikan tak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Kemenhaj meminta publik waspada tawaran haji tanpa antre yang rawan penipuan dan pidana.
Kemenhaj dan KJRI Jeddah memperingatkan WNI agar tidak tergiur haji ilegal. Pelanggar terancam denda besar, deportasi, hingga sanksi cekal masuk Arab Saudi 10 tahun.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan calon jemaah haji untuk lebih berhati-hati ketika memilih keberangkatan, untuk haji khusus atau haji furoda
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved